PM Thailand Prihatin Setelah Mahasiswa Mengajukan Tuntutan Baru Terkait Monarki

Bangkok, Inako

Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha, Selasa (11/8) mengatakan, ia prihatin dengan gerakan protes mahasiswa yang berkembang setelah kelompok mahasiswa lain mengeluarkan seruan 10 poin yang sangat jujur ​​untuk reformasi monarki.

Sekitar 3.000 hingga 4.000 pengunjuk rasa meneriakkan "Hidup demokrasi" di Universitas Thammasat di pinggiran Bangkok pada Senin malam. Dalam orasinya, para demonstran menyerukan pengunduran diri Prayuth, yang mengambil alih kekuasaan dalam kudeta 2014, dan mengakhiri dominasi militer dalam politik.

Tetapi pengunjuk rasa dari Kelompok Pro-demokrasi Universitas Thammasat juga mengeluarkan seruan 10 poin untuk reformasi monarki, menjadi setidaknya kelompok protes mahasiswa ketiga yang mematahkan tabu selama puluhan tahun untuk mempertanyakan peran dan kekuasaannya.

Thailand memiliki undang-undang ketat yang melarang penghinaan atau pencemaran nama baik raja, yang dapat dihukum hingga 15 tahun penjara.

Pejabat istana menolak mengomentari protes mahasiswa atau kritik apapun terhadap monarki.

Mengutip Reuters, mantan panglima militer Prayuth mengatakan kepada wartawan bahwa dia telah menyaksikan protes itu.

“Ya, saya menontonnya, bagaimana tidak?” ucapnya saat ditanya tentang tuntutan mahasiswa.

"Saya prihatin," katanya, tetapi tidak merinci apa yang membuatnya khawatir dan tidak mengomentari tuntutan reformasi kerajaan.

Prayuth telah memperingatkan pengunjuk rasa agar tidak melibatkan monarki dalam protes mereka, tetapi Raja Maha Vajiralongkorn, yang naik takhta setelah kematian ayahnya pada tahun 2016, telah memintanya untuk tidak menangkap siapa pun di bawah undang-undang "lese majeste".

Sejak kudeta 2014, para aktivis menuduh Prayuth menggunakan hubungan dekat militer dengan istana untuk membenarkan cengkeramannya pada kekuasaan, termasuk tuduhan memanipulasi hasil pemilu tahun lalu. Prayuth membantah tuduhan tersebut.

Tuntutan baru para siswa tersebut termasuk pembalikan perintah tahun 2019 yang memindahkan dua unit tentara ke komando pribadi raja dan undang-undang tahun 2017 yang memberinya kendali penuh atas kepemilikan properti mahkota yang luas.