PNBP Ditjen SDPPI Lampaui Target, Menkominfo Ucap Syukur

Jakarta, Inako

Pada acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penyelenggaraan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Operator Radio Komunikasi di Bidang Perhubungan antara Kominfo dan Kemenhub, di Kantor Kemenkominfo, Senin (13/1/2020) juga berlangsung Peresmian Pusat Terpadu Ditjen SDPPI dan Refleksi Capaian Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). 

Dalam kesempatan itu Menteri Kominfo Johnny Plate menyampaikan rasa bersyukurnha atas capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dikelola Ditjen SDPPI selama tahun 2019 berhasil mencapai 118% atau Rp17,6 Triliun. Angka itu melebihi target yang ditentukan sebelumnya sebesar Rp14,7 Triliun.

Menteri Kominfo berharap dengan berbagai inovasi yang telah dilakukan oleh Ditjen SDPPI diantaranya pelayanan perizinan masyarakat yang bisa diselesaikan dalam satu hari, pelayanan tanpa tatap muka, penerapan tanda tangan elektronik, dan penghargaan Zona Integritas WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) maka masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang prima dan bebas dari korupsi.

Menteri Johnny juga mengucapkan selamat kepada Ditjen SDPPI yang telah menempati kantor baru di Gedung Wisma Antara. Perpindahan itu secara khusus diperuntukkan sebagai lokasi Pusat Pelayanan Terpadu.

Dirjen SDPPI, Menkominfo, Menhub, dan Kepala BPSDM Kemenhub menekan tombol sebagai tanda Peresmian Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI di Auditorium Adhiyana, Wisma Antara, Jakarta Pusat, Senin (13/01/2020). (AYH)

Mendidik Nelayan Agar Sadar Frekuensi

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui masih rendahnya pengetahuan nelayan terkait penggunaan frekuensi karena negara Indonesia sangat besar dan jumlah nelayan yang sangat banyak. "Kita ini terbentang luas, luasnya laut yang luar biasa dan kita harus menggapai mereka semua," ujar Menter Perhubungan.

Menhub menyadari bahwa banyak nelayan yang masih menggunakan peralatan radio yang tidak tersertifikasi karena sebagian besar dari mereka termasuk masyarakat kelas bawah. Oleh karena itu, kesepakatan bersama ini menjadi penting agar kedua belah pihak dapat bersinergi dengan lebih baik untuk memberikan pendidikan kepada para nelayan.

Menurut Budi Karya Sumadi, BPSDM Kementerian Perhubungan telah memiliki sekolah-sekolah yang dapat dimanfaatkan untuk mendidik nelayan. "Kami BPSDM memiliki lebih dari 20 sekolah dan ini bisa dimanfaatkan," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri Perhubungan juga mengapresiasi pencapaian yang telah diraih oleh Ditjen SDPPI dalam perolehan PNBP. "Saya mengucapkan selamat atas capaian PNBP yang 118% ya itu satu capaian yang luar biasa dan selamat saya ucapkan," katanya.

Kesepakatan Bersama ini dibuat karena sering terjadinya masalah gangguan komunikasi penerbangan internasional yang disebabkan oleh komunikasi radio nelayan wilayah Indonesia sehingga diperlukan percepatan peningkatan kemampuan nelayan dalam penggunaan perangkat radio pelayaran dengan benar.

Acara itu dihadiri jajaran pimpinan dan staf dari Kementerian Kominfo dan Kementerian Perhubungan serta dihadiri oleh perwakilan mitra kerja.