Presiden Mozambik Sebut Topan Idai Sebagai Bencana Nasional

Maputo - Mozambik, Inako –

Presiden Mozambik Filipe Nyusi mnyebut topan Idai sebagai sebuah bencana kemanusiaan yang bersifat nasional. Hal itu didasari pada besarnya jumlah korban jiwa yang terdaat saat ini. Data sementara menyebutkan, korban topan Idai kini mencapai 1.000 orang lebih.

"Secara resmi, kami memiliki catatan lebih dari 84 orang tewas, tetapi semuanya menunjukkan bahwa kami dapat memiliki lebih dari 1.000 orang tewas," kata Nyusi.

Pernyatan Nyusi disampaikan melalui siaran radio nasional setelah ia melakukan penerbangan ke daerah yang terkena dampak untuk melihat kerusakan dan upaya penyelamatan.

Usai menyaksikan kerusakan di sejumlah daerah, Nyusi menyatakan bahwa bencana topan Idai sebagai bencana kemanusiaan dalam proporsi besar.

"Perairan dari sungai Pungue dan Buzi telah menghancurkan tepian mereka, memusnahkan seluruh desa, mengisolasi masyarakat dan kami bisa melihat, ketika kami terbang di atas, tubuh mengambang," kata Nyusi seperti dilansir dari CNN, Selasa (19/3/2019).

Topan Idai mendarat di dekat Beira sekitar Kamis tengah malam dan bergerak melalui negara tetangga Zimbabwe serta beberapa bagian Malawi.

Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional (IFRC) mengatakan pada Senin kemarin penilaian awal di Zimbabwe, Malawi dan Mozambik menunjukkan bahwa lebih dari 150 orang telah terbunuh di ketiga negara itu. Tetapi organisasi kemanusiaan memperingatkan bahwa jumlah korban jiwa bisa meningkat tajam.

Kementerian Informasi Zimbabwe mengatakan Presiden Emmerson Mnangagwa telah membuat deklarasi bencana untuk daerah-daerah yang terkena bencana. Sementara pihak berwenang mengatakan banyak warga yang hilang setelah topan, yang memicu banjir dan hujan menyapu ratusan rumah di bagian timur dan barat.

Topan itu terjadi seminggu setelah banjir hebat - terkait dengan sistem badai yang sama yang kemudian menjadi Topan Idai - mempengaruhi 1,5 juta orang di Mozambik dan Malawi, menewaskan sedikitnya 120 orang di kedua negara, kata para pejabat PBB.