Puan Bahas Pemindahan IKN Dengan Parlemen Korea

Nusa Dua, Inako

Ketua DPR Puan Maharani membahas pemindahan ibu kota negara (IKN) di Kalimanta Timur dalam pertemuan bilateral dengan Korea Selatan.

Puan membicarakan IKN itu dengan Ketua Dewan Nasional Republic of Korea, Park Byeong-Seug, di sela-sela pertemuan IPU-144 di Nusa Dua, Bali.

Dalam pertemuan tersebut, Puan ingin mendengar masukan  dan pengalaman Korsel dalam memindahkan IKN. Maklum, Korsel sendiri memindahkan ibu kota administrasi ke Sejong yang memiliki jarak 120 km dari Seoul.

“Korea siap memfasilitasi kajian-kajian terkait perpindahan ibu kota. Bapak Ketua Parlemen mengundang kami untuk datang dan menyatakan akan menyiapkan data kajian perpindahan ibu kota jika dibutuhkan,” tegas perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI itu.

Puan mengatakan ada sejumlah negara yang sudah berhasil memindahkan ibu kota negara. Di sela-sela pertemuan IPU, ia mengakui beberapa delegasi parlemen menyampaikan pengalaman mereka saat memindahkan IKN. Salah satunya  adalah Mesir.

“Mereka sampaikan kita bisa bertukar pikiran, bertukar pengalaman bagaimana kemudian cara mereka memindahkan ibu kota, termasuk pemindahan tempat-tempat pemerintah dan lembaga,” terang cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut.

“Saya bisa menangkap mereka berusaha mengatakan bahwa dalam suatu pemindahan ibu kota negara itu harus dilakukan dengan strategi dan mapping yang cukup kuat serta dengan dukungan politik menyeluruh sehingga pembangunan tak hanya bisa dilakukan secara cepat namun harus juga berkesinambungan,” sambung Puan.

Sementara itu, Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putro yang mendampingi Puan dalam pertemuan mengatakan, parlemen Korea Selatan juga memberi apresiasi atas bantuan pupuk urea dari Indonesia saat mereka kekurangan beberapa waktu lalu.

“Mereka meminta untuk membuat MoU critical mineral terkait global supply chain (rantai pasokan global),” ujar Irine.

“Korea juga merasa senang karena Indonesia punya iklim investasi yang sehat makanya mereka investasi besar-besaran di Indonesia karena menganggap Indonesia aman untuk investasi,” imbuh anggota Komisi I DPR itu.