Puan: Komitmen Deklarasi Nusa Dua Harus Diwujudnyatakan

Timoteus Duang

Thursday, 24-03-2022 | 20:28 pm

Penyelenggaraan 144th Inter-Parliamentary Union Assembly and Other Related Meetings

Nusa Dua, Inako

Salah satu resolusi yang dihasilkan dalam 144th Assembly of the Inter Parliamentary Union resolusi untuk mengatasi perubahan iklim yang diberi nama Deklarasi Nusa Dua. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta seluruh anggota IPU untuk berkomitmen mengadopsi Deklarasi Nusa Dua.

“Pada pembukaan Majelis ini, kita mendapatkan pertanyaan pada forum ini dari wakil generasi muda Indonesia, yang juga dapat mewakili pandangan generasi muda dunia, apakah Parlemen siap mengatasi pemanasan global?" kata Puan di penutupan IPU ke-144 di Bali International Convention Centre (BICC), Nusa Dua, Kamis (24/3/2022).

"Bumi seperti apa yang akan kita wariskan untuk generasi mendatang? Bagaimana solusi permanen menciptakan perdamaian? Apakah dunia akan siap dalam menghadapi ancaman krisis, yang mungkin lebih buruk, di masa mendatang?” imbuhnya.

Saat ini dunia menghadapi bermacam tantangan pada saat bersamaan. Majelis IPU menyoroti perubahan iklim sebagai satu tantangan bersama yang perlu dicari pemecahannya. Adaptasi dan mitigasi menjadi sebuah kemendesakan.

Dukungan terhadap pembiayaan iklim bagi negara berkembang tercatat membutuhkan sebesar US$ 100 miliiar. Puan menyebut, komitmen itu harus segera dipenuhi.

Deklarasi Nusa Dua dibuat setelah delegasi melakukan General Debate ‘Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change’. Adopsi dokumen Deklarasi Nusa Dua merangkum keseluruhan komitmen parlemen global untuk menuju net zero di tahun 2050 atau sesuai target masing-masing negara.

“Deklarasi mengenai perubahan iklim telah menyerap aspirasi yang akan terus dilanjutkan, yaitu terkait dengan penguatan aksi nasional untuk mewujudkan komitmen global,” ungkap Puan.

Sebanyak 120 delegasi melakukan intervensi yang berasal dari hampir seratus parlemen nasional dan organisasi mitra. Puan mengatakan, dokumen Deklarasi Nusa Dua memuat berbagai hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan komitmen parlemen dalam mencapai climate neutral tahun 2050 atau sesuai target masing-masing negara.