RAPBN 2021: Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi

Jakarta, INAKO

Pemerintah telah menyampaikan RUU tentang APBN tahun Anggaran 2021 dan Nota Keuangan, untuk dilakukan pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Pemerintah. Tema kebijakan fiskal RAPBN 2021 yakni Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi. 

Tahun 2021 menjadi masa yang penting dalam proses akselerasi pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19, sekaligus menjadi momentum untuk melanjutkan dan memantapkan berbagai reformasi kebijakan untuk mempersiapkan fondasi yang kokoh dalam rangka melaksanakan transformasi ekonomi menuju negara maju.

SIMAK JUGA: 

Utang Luar Negeri Indonesia Sentuh Angka Rp 5.924 Triliun

RAPBN 2021 disusun dalam kondisi perekonomian global dan nasional yang sedang berada dalam tekanan dan ketidakpastian yang tinggi akibat pandemi Covid-19.

Dampaknya yang luar biasa terhadap kondisi kesehatan, sosial, dan ekonomi mengharuskan berbagai lembaga internasional melakukan revisi penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi berbagai negara, termasuk Indonesia, di tahun 2020 secara sangat tajam.

Perekonomian nasional mengalami kontraksi sebesar 5,32% di kuartal II-2020 setelah mampu tumbuh sebesar 2,97% di kuartal I-2020.

Untuk menahan dampak negatif pandemi Covid-19 terhadap perekonomian, Pemerintah telah dan akan terus melakukan langkah-langkah kebijakan luar biasa untuk menjaga dan memulihkan kondisi kesehatan, sosial ekonomi masyarakat, dan dunia usaha terutama UMKM.

Pemulihan ekonomi melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi kontraksi lebih dalam dan memulihkan sisi permintaan, seperti konsumsi, investasi dan ekspor, dan juga sisi penawaran atau sisi produksi.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi di kuartal III dan IV-2020, sehingga kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dapat dijaga pada zona positif.

Kebijakan fiskal melalui instrumen APBN akan tetap memegang peran vital di sisa tahun 2020 untuk menahan perekonomian dari penurunan lebih dalam, maupun di tahun 2021 dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi, dengan poin-poin penting dalam RAPBN 2021 adalah sebagai berikut.

1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2021

Prospek perekonomian nasional tahun 2021 diperkirakan membaik sejalan dengan proyeksi pemulihan perekonomian global dan dampak dukungan fiskal terhadap percepatan pemulihan ekonomi termasuk dukungan pengendalian pandemi.

Namun demikian, kerangka ekonomi makro tahun 2021 disusun dengan risiko ketidakpastian yang tinggi, sehingga terdapat kemungkinan terjadinya divergensi proyeksi ekonomi global di tahun 2020 dan 2021. Outlook Asumsi Dasar Ekonomi Makro tahun 2020 dan proyeksi 2021 adalah sebagai berikut.

Mengacu pada kerangka ekonomi makro tahun 2021, Pemerintah menyusun strategi kebijakan fiskal yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata dengan target tahun 2021 diperkirakan sebagai berikut:

(1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada kisaran 7,7-9,1 persen;

(2) tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2-9,7 persen;

(3) tingkat ketimpangan (rasio gini) pada kisaran 0,377-0,379; dan

(4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan mencapai 72,78-72,95. Upaya tersebut akan didukung dengan reformasi struktural yang tertuang dalam kebijakan fiskal tahun 2021.

2. Pokok-pokok RAPBN Tahun 2021

Pendapatan Negara

Dari sisi kebijakan pendapatan negara, Pemerintah berupaya untuk melakukan optimalisasi penerimaan negara melalui perluasan basis pajak sekaligus mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif sejalan dengan upaya reformasi di bidang perpajakan dan PNBP.

Target pendapatan negara pada RAPBN 2021 mencapai Rp1.776,4 triliun yang terdiri dari

a. Penerimaan perpajakan ditargetkan mencapai Rp1.481,9 triliun. 

• Penerimaan Pajak, diproyeksikan akan mencapai Rp1.268,5 triliun atau tumbuh optimal sekitar 5,8 persen dari target Perpres 72 tahun 2020, dengan fokus memberikan dukungan insentif secara selektif dan terukur untuk percepatan pemulihan dan melanjutkan reformasi pajak.

• Kepabeanan dan Cukai ditargetkan sebesar Rp213,4 triliun atau meningkat sebesar 3,8 persen dari target Perpres 72 tahun 2020, yang disertai dengan dukungan percepatan pemulihan dan transformasi ekonomi serta penguatan pengawasan yang terintergrasi.

  

   

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diproyeksikan sebesar Rp293,5 triliun, yang didukung oleh prospek meningkatnya harga komoditas utama dunia terutama minyak bumi serta optimalisasi penerimaan dari pelayanan PNBP Kementerian/Lembaga dan BLU  sejalan dengan membaiknya aktivitas masyarakat. 

c. Penerimaan Hibah diperkirakan mencapai Rp0,9 triliun antara lain ditujukan untuk program-program pengembangan desa dan perkotaan termasuk penyediaan air bersih dan penanganan perubahan iklim.   

Belanja Negara

Belanja negara pada RAPBN 2021 diproyeksikan mencapai Rp2.747,5 triliun atau 15,6 persen terhadap PDB, yang diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur, ketahanan pangan, pariwisata, dan perlindungan sosial.

1. Anggaran Kesehatan direncanakan sebesar Rp169,7 triliun atau setara 6,2% terhadap belanja negara, dengan kebijakan diarahkan antara lain untuk: (1) peningkatan dan pemerataan dari sisi supply, serta dukungan untuk pengadaan vaksin; (2) meningkatkan nutrisi ibu hamil/menyusui dan balita, penanganan penyakit menular, serta akselerasi penurunan stunting; (3) perbaikan efektivitas dan sustainabilitas program jaminan kesehatan nasional (JKN); serta (4) penguatan pencegahan, deteksi, dan respon penyakit, serta sistem kesehatan terintegrasi.
    
2. Anggaran Pendidikan sebesar Rp549,5 triliun atau 20% terhadap belanja negara, yang difokuskan untuk meningkatkan kualitas SDM, kemampuan adaptasi teknologi, dan peningkatan produktivitas melalui pengetahuan ekonomi di era industri 4.0. Pemerintah akan melakukan reformasi pendidikan, melalui transformasi kepemimpinan kepala sekolah, transformasi pendidikan dan pelatihan guru, mengajar sesuai tingkat kemampuan siswa, standar penilaian global, serta kemitraan daerah dan masyarakat sipil. Selain itu, juga dilakukan penguatan program vokasi dan kartu prakerja, penguatan penyelenggaraan PAUD, peningkatan efektivitas penyaluran bantuan pendidikan (BOS, PIP, dan LPDP), percepatan peningkatan kualitas sarpras pendidikan terutama untuk daerah 3T, serta penajaman KIP Kuliah dan pendanaan pendidikan tinggi.

   

   
    
3. Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan anggaran Rp30,5 triliun (termasuk TKDD) difokuskan untuk: (1) mengakselerasi transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan; (2) mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan cepat, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan; (3) mengonsolidasi dan mengoptimasi infrastruktur dan layanan bersama; serta (4) mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan dan mendorong kesetaraan dengan tambahan akses internet pada sekitar 4.000 desa/kelurahan 3T.
    
4. Pembangunan Infrastruktur dianggarkan sekitar Rp414,0 triliun, yang diarahkan untuk: (1) penguatan infrastruktur digital dan mendorong efisiensi logistik dan konektivitas; (2) infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan pariwisata; serta (3) pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar, seperti air, sanitasi, dan pemukiman.
    
5. Anggaran Ketahanan Pangan dianggarkan sekitar Rp104,2 triliun, yang diarahkan untuk: (1) mendorong produksi komoditas pangan dengan membangun sarpras dan penggunaan teknologi; (2) revitalisasi sistem pangan nasional dengan memperkuat korporasi petani/nelayan dan distribusi pangan; serta (3) pengembangan food estate untuk meningkatkan produktivitas pangan.
    
6. Perlindungan Sosial di tahun 2021 dianggarkan Rp419,3 triliun yang diarahkan untuk percepatan pemulihan sosial dan mendukung reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap. Langkah perlindungan sosial dilakukan melalui : (1) bantuan pada masyarakat melalui program keluarga harapan, Kartu Sembako, bansos tunai, dan kartu pra kerja; (2) mendorong program perlindungan sosial yang komprehensif berbasis siklus hidup dan antisipasi aging population (reformasi perlindungan sosial); (3) penyempurnan data terpadu DTKS dan perbaikan mekanisme penyaluran program perlindungan sosial, serta penguatan monitoring dan evaluasi.
    
7. Pembangunan Pariwisata tahun 2021 dianggarkan sekitar Rp14,4 triliun, dengan kebijakan melalui: (1) pemulihan pariwisata, dengan pengembangan destinasi pada 5 fokus kawasan (Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang); (2) pengembangan aspek 3A (atraksi, aksesibilitas, dan amenitas) serta peningkatan pada 2P (promosi dan partisipasi pelaku usaha swasta); (3) pendekatan storynomics tourism yang mengedepankan narasi, konten kreatif, living culture, dan kekuatan budaya; serta (4) pemanfaatan skema KPBU dalam membangun pusat-pusat hiburan, seperti theme park yang akan menyerap banyak wisatawan.
    
8. Pemerintah tetap akan melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 dengan fokus kepada dukungan penanganan kesehatan, perlindungan sosial,  sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemda, UMKM, pembiayaan korporasi, dan insentif usaha.

Prioritas anggaran tersebut tercakup dalam komponen belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah dan dana desa. Selanjutnya, penguatan reformasi belanja, khususnya belanja Pemerintah Pusat, dilakukan melalui Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran, menggunakan pendekatan spending better yang fokus pada pelaksanaan program prioritas, berbasis pada hasil, efisiensi kebutuhan dasar, serta antisipatif terhadap berbagai tekanan.

Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

TKDD diproyeksikan mencapai Rp796,3 triliun atau meningkat 4,2 persen dibandingkan outlook tahun 2020, yang diarahkan untuk peningkatan quality control anggaran TKDD dan mendorong peningkatan peran daerah dalam pemulihan ekonomi, serta peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, dengan fokus kebijakan sebagai berikut.

1. mendukung upaya pemulihan ekonomi sejalan dengan program prioritas nasional antara lain melalui pembangunan aksesibilitas dan konektivitas sentra pertumbuhan serta dukungan insentif untuk menarik investasi, perbaikan sistem pelayanan investasi, dan dukungan terhadap UMKM;
    
2. mendorong belanja infrastruktur daerah melalui creative financing untuk mendukung pencapaian target RPJMN;
    
3. mensinergikan anggaran TKDD dan belanja K/L dalam pembangunan SDM (terutama sektor pendidikan dan kesehatan);
    
4. redesain pengelolaan TKDD dengan penganggaran berbasis kinerja dan peningkatan akuntabilitas;
    
5. meningkatkan kinerja TKDD dan melakukan reformasi APBD melalui implementasi Standar Harga Satuan Regional (SHSR) dan penyempurnaan Bagan Akun Standar (BAS).

Dana Alokasi Umum (DAU) diarahkan untuk penguatan SDM, perlindungan sosial, dan ekonomi masyarakat daerah dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dengan pokok kebijakan antara lain refocusing bidang dan kegiatan agar alokasi per daerah signifikan dan optimal dalam rangka pemulihan dampak pandemi Covid-19 dan kegiatan yang dapat berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya beli masyarakat sebagai respons terhadap dampak pandemi Covid-19.

DAK Non Fisik untuk penyerapan tenaga kerja dan investasi guna mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, dukungan program merdeka belajar melalui dana BOS, dukungan dana fasilitasi penanaman modal, dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak, serta dana pelayanan ketahanan pangan.

Dana Desa direncanakan Rp72,0 triliun, dengan arah kebijakan (1) reformulasi pengalokasian dan penyaluran Dana Desa melalui penyesuaian porsi dan metode perhitungan serta penguatan kinerja; (2) mendukung pemulihan perekonomian desa melalui pelaksanaan program padat karya tunai, jaring pengaman sosial berupa BLT desa, pemberdayaan UMKM dan sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa; dan (3) mendukung pengembangan sektor prioritas melalui pengembangan desa digital, desa wisata, usaha budidaya peternakan perikanan, dan perbaikan fasilitas kesehatan.

Defisit RAPBN Tahun 2021

Defisit anggaran direncanakan sekitar 5,5% dari PDB atau sebesar Rp971,2 triliun yang masih akomodatif terhadap proses pemulihan ekonomi, namun menurun dibandingkan defisit anggaran di tahun 2020 sekitar 6,34% dari PDB atau sebesar Rp1.039,2 triliun. Arah kebijakan defisit anggaran di tahun 2021 tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 yang menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020.