REI Akui Ada Tantangan Bangun Rumah Tanpa DP untuk PNS

Sifi Masdi

Thursday, 15-11-2018 | 10:13 am

Ilustrasi bangun rumah tanpa DP [ist]

Jakarta, Inako

Dalam rangka untuk meningkatkan kineria abdi negara seperti aparatur sipil negara (ASN) atau PNS, dan TNI/Polri, pemerintah berencana membangun rumah mereka tanpa uang muka (down payment/DP). Pasalnya masih cukup banyak dari mereka belum memiliki rumah pribadi.

Namun apa tantangan pemerintah membangun rumah tanpa DP? Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia (REI) Sulaiman Sumawinata membeberkan sejumlah hambatan terkait program tersebut. Pertama soal skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

ASN memiliki penghasilan di atas rata-rata masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sementara syarat orang yang boleh mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR) FLPP diatur sebagaimana penghasilan MBR. Oleh karenanya, skema itu perlu disesuaikan.

"Memang dalam pelaksanaan atau program ASN, TNI/Polri tentu akan banyak kombinasinya. FLPP kan khusus MBR, dengan gaji tertentu. ASN kan mungkin di atasnya tapi ada yang belum memiliki rumah," kata Sulaiman di Kantor DPP REI, Jakarta Selatan, Rabu (14/11/2018).

Selanjutnya, banyak ASN maupun TNI/Polri yang bekerja di luar daerahnya dan berpindah-pindah. Hal ini menurutnya tidak memenuhi syarat untuk mengajukan KPR.

Oleh karenanya konsep kepemilikan rumah ini perlu dimodifikasi. Tujuannya agar ASN yang bekerja berpindah-pindah tempat punya kesempatan memiliki rumah.

Kendala lain yang dihadapi oleh PNS dan TNI/Polri, kata Sulaiman, adalah terkait soal BI checking. Ini adalah proses saat seseorang melakukan pengajuan KPR, di mana bank akan melakukan pengecekan pada sistem informasi debitur (SID) yang ada di Bank Indonesia (BI).

Terkait hal tersebut, menurut dia agaknya sulit bagi ASN karena rata-rata sudah menggadaikan surat keputusan (SK) pengangkatannya untuk keperluan kredit lain, sehingga akan gagal saat proses BI checking.
"Yang harus diselaraskan adalah BI checking itu kan sangat ketat, sementara banyak pegawai negeri sudah gadaikan SK-nya untuk cicil yang lain lain. Ini bisa direlaksasi lah aturan aturan ini," tambahnya.