Rekonsiliasi Paska Pemilu, Persatuan Bangsa Bahari

Oleh : Hendra Wiguna
Humas KNTI SEMARANG

Jakarta, Inako 

Masa pemilu yang cukup panjang tentu banyak menyita energi, bahkan hampir memecah belah persatuan. Karenanya sangat penting adanya rekontruksi persatuan bangsa untuk segera dibangun paska pemilu.

Kubu 01 dan kubu 02 perlu kembali melebur menjadi sila ke 3 (tiga) “ Persatuan Indonesia” yang ada pada idelogi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang kita namakan dengan Pancasila.

Pancasila digali dari nilai-nilai budaya luhur bangsa Indonesia, karenanya mari kita eratkan kembali persatuan ini sesuai dengan sila ke 3. Kita patut bersyukur, didaerah-daerah pesisir masih kita jumpai budaya persatuan “Gotong royong” yang mungkin akan sulit ditemukan ditengah perkotaan.

Di wilayah pesisir Lombok Timur,  Nusa Tenggara Barat  (NTB) terdapat budaya yang hingga kini masih dipertahankan yakni “Besiru”, yaitu tradisi bergotong royong nelayan untuk menaikan perahu sesama nelayan yang biasanya dilakukan kala akan adanya perbaikan perahu atau ketika menjaga perahu terhidar dari terjangan ombak besar ketika disandarkan.

Mungkin akan banyak sekali budaya kearifan lokal lainya yang bisa kita jumpai di nusantara ini, sebagai tanda bahwa sejak dahulu kala  leluhur bangsa ini adalah bangsa yang mencintai dan memegang teguh persatuan.

Sehingga lelehur bangsa ini bisa masyhur terutama ketika masa kerajaan Sriwijaya ataupun Majapahit, yang sekarang menjadi kebanggan sejarah untuk kita semua. Tentu selain persatuan yang dijungjung tinggi, adanya kesadaran akan goegrafis-pun dirasa menjadi point terpenting kemasyhuran kerajaan-kerajaan tersebut. 

Ya, kesadarana akan geografis Indonesia perlu ditanamkan pada setiap diri kita. Indonesia berada diwilayah startegis karena diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, selain itu memiliki wilayah perairan yang sangat luas.

Karenaya kita harus menyadari serta memulai persatuan dalam kesadaran bahwa kita semua adalah bangsa bahari, yang cinta akan persatuan serta sadar dan siap mengoptimalkan potensi kebaharian.

Dalam lanskap politik tentu akan ada yang mengambil peran sebagai oposisi,  dan hal itu dirasa positif guna mengawasi keberlangsungan pemerintah. Selama peran oposisi tersebut dimaksudkan untuk memastikan serta mendorong program pemerintah agar hanya diperuntukan demi membangun bangsa dan Negara.

Jika mencermati Presiden terpilih (2019-2024), pada masa kampanye banyak menyuarakan mengenai pembangunan SDM. Jika memang demikian, maka sangat diharapkan pemerintah kedepannya mampu menguatakan SDM dalam sektor ke baharian.

Kekayaan Indonesia dari sektor kebaharian sangat besar, yang perlu disiapkan SDM-nya agar kekayaan tersebut bisa dikelola oleh putra bangsa sendiri.

Kementerian Kelauatan Perikanan (KKP) tentu sangat erat kaitanya dengan urusan kebaharian, dan saat ini KKP meyakini bahwa mereka memiliki prestasi dalam sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Kendati demikian masih perlu adanya peningkatan kinerja dibeberapa daerah, dan diharapkan bisa melangkah kepada pengolahan hasil penangkapan ataupun hasil budidaya. Sehingga sumberdaya yang kita ekspor itu bukan berupa bahan baku akan tetapi sudah menjadi olahan hasil, dengan harapan mampu menambah nilai serta menyerap tenaga kerja. 

Mari kita rawat nilai-nilai luhur bangsa Indonesia serta kita kelola dengan baik anugrah yang Tuhan berikan untuk negeri ini.