Resmikan Pabrik Biodisel Milik Haji Isam, Aktivis PMII Nilai Presiden Inkonsisten

Jakarta, INAKO - Keputusan Jokowi mendatangi dan meresmikan langsung PT Jhonlin Agro Raya (JAR) mengecewakan berbagai pihak. Pasalnya, Haji Isam sebagai pemilik pabrik biodisel tersebut terindikasi memiliki masalah hukum. Namanya dikait-kaitkan dengan kasus korupsi suap pajak.

Di hari yang sama, saat memperingati 7 Tahun Pemerintah Presiden Jokowi, beliau memilih datang ke Kalimantan Selatan. Menghindari demonstrasi aksi massa yang digelar di depan Istana Merdeka. 

Ketua Bidang Polhukam Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), Daud A Gerung, menyayangkan keputusan Jokowi. Dia mempertanyakan kenapa Jokowi bersedia untuk meresmikan langsung. Padahal, pemilik pabrik yang beroperasi di Kalimantan Selatan tersebut terindikasi bermasalah dengan hukum.

"Sehingga terkesan kalau presiden kita inkonsisten dalan memberantas korupsi," ucapnya.

Menurutnya, tindakan peresmian pabrik milik Haji Isam oleh Jokowi adalah goal bunuh diri. Rakyat jadi tidak percaya dengan pemerintah. Padahal, rakyat telah berharap sepenuhnya kepada sosok Jokowi yang dianggap dapat memberantas kejahatan korupsi.

"Bukan hanya sekedar kecewa, tapi rakyat juga kehilangan harapan. Pak Jokowi harapan rakyat yang dianggap dapat membumihanguskan korupsi di Indonesia. Tapi sekrang apa yang terjadi, justru membuat rakyat kecewa dan putus harapan," tambahnya.

Daud juga menyampaikan bahwa banyak diskusi-diskusi yang dihadirinya terkait tindakan Jokowi meresmikan pabrik Haji Isam. Diskusi-diskusi tersebut mengindikasikan Jokowi memiliki hubungan dengan Haji Isam. Bahkan, Jokowi dinilai pro terhadap oligarki.

"Selama ini kita menentang oligarki. Beberapa pidato presiden sejak dulu juga menyampaikan tentang itu. Tapi ternyata sekarang terkesan mendukung oligarki," kesalnya.

Untuk mengembalikan kepercayaan publik, Jokowi diminta membuktikan bahwa dia komit memberantas korupsi. Caranya, minta ketegasan KPK untuk mengusut tuntas kasus suap yang mengkait-kaitkan nama Haji Isam.

"Jokowi harus statmen di depan publik. Minta KPK tegas bertindak untuk mengusut tuntas semua kasus korupsi. Termasuk kasus suap pajak yang menyeret nama pemilik PT Jhonlin Haji Isam" pungkasnya. (***/rls/PMII)