Revisi Undang-Undang KPK : Ditolak 5 Komisioner Kompak Tandatangani Surat

Jakarta, Inako
"Hari ini pimpinan mendandatangani surat, saya juga baru tandantangani, lima pimpinan sudah tandatangani. Surat kita akan kirim kepada Presiden," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam aksi penolakan revisi UU KPK, Jumat (6/9/2019).
Saut mengaku penolakan revisi UU KPK lantaran dinilai dapat melemahkan lembaga itu dan KPK secara kelembagaan tak akan independen lagi.
Lima komisioner KPK menandatangani surat terkait penolakan revisi Undang-undang UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Surat tersebut ditujukan kepada Presiden Joko Widodo berisi permintaan agar menolak dan tak melanjutkan pembahasan bersama badan legislasi DPR.
Rencana revisi UU No. 30/2002 tentang KPK sebelumnya disepakati semua fraksi sebagai RUU atas usulan inisiatif DPR untuk kemudian akan dibahas bersama pemerintah di kemudian hari.
TAG#KPK
190215890
KOMENTAR