Ribuan Honorer Berencana Gugat Pemda Simalungun

Simalungun, Inako –

Ribuan tenaga honor yang tergabung dalam Forum Honor Simalungun Berjuang (FHSB) berencana menggugat Pemerintah Daerah (Pemda) Simalungun, Sumatera Utara (Sumut) yang telah memberhentikan mereka dari beberapa instansi tempat mereka bekerja selama ini.

Bukan hanya itu, mereka juga berencana akan menemui Presiden Joko Widodo di Jakarta guna meminta perhatian kepala negara terhadap kebijakan Pemkab Simalungun yang dinilai semena-mena.

Kordinator FHSB Ganda Armando Silalahi mengatakan, pihaknya yang terdiri dari tenaga honor guru, kesehatan dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Simalungun menolak pemecatan yang akan dilakukan pemerintah daerah karena akan menghilangkan sumber penghidupan tenaga honor.

"Ribuan tenaga honor Pemkab Simalungun menolak dipecat dan akan melawan melalui upaya hukum. Pemecatan ini dilakukan sepihak tanpa musyawarah. Dan pemerintah daerah tidak memikirkan kelangsungan hidup keluarga tenaga honor jika kehilangan pekerjaan," sebut Ganda, Rabu (14/11/2018).

Ganda juga meminta pemerintah daerah menjelaskan kepada tenaga honor kreteria yang akan dipecat dan dipertahankan. Selain itu, mereka mendesak Pemkab Simalungun membayar kekurangan gaji tenaga honor tahun 2018 yang sempat dibayarkan hanya Rp1 juta dari seharusnya Rp2 juta.

Pemkab Simalungun juga dimintanya membayarkan gaji tenaga honor tahun 2016 selama 6 bulan (Juli-Desember).

Sebelumnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkab Simalungun Sarimuda Purba mengatakan pemerintah daerah sudah mengusulkan pemecatan sekitar 2000 lebih tenaga honor di R-APBD Tahun Anggaran 2019 karena pemerintah daerah tidak lagi mampu membayar gaji tenaga honor.

Dia mengatakan pemerintah daerah sejauh ini belum dapat memberikan solusi terkait pemecatan tenaga honor yang menurutnya bisa menghemat anggaran sekitar Rp 30 miliar.

Sekretaris Forum Guru Honor (FGH) Simalungun Beni Purba menambahkan, pihaknya sudah menggelar rapat dengan perwakilan seluruh tenaga honor,membahas upaya yang akan dilakukan jika pemerintah daerah melakukan pemecatan.