Ridwan Kamil: Saya Perintahkan Semua Dinas Punya Akun Medsos

"Ridwan Kamil minta semua Dinas di lingkungan Pemprov Jabar miliki akun  Medsos"

Bandung, Inako –

Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil memerintahkan semua dinas yang ada di jajaran pemprov Jawa Barat agar memiliki akun media sosial seperti facebook, twitter atau instagram.

Permintaan itu disampaikan Emil, dalam rapat pimpinan perdana bersama para kepala perangkat daerah Pemprov Jawa Barat, di Gedung Sate Bandung, Senin.

"Saya perintahkan semua dinas punya akun media sosial twitter, facebook, instagram," katanya.

Gubernur Emil berlasan, dengan memiliki akun medsos setiap dinas bisa merespon dengan cepat setiap permasalahan atau keluhan yang disampaikan masyatakat seluruh wilayah Jawa Barat.

Bukan hanya itu, katanya. Dengan adanya akun medsos, pemerintah bisa dengan mudah dan cepat menyampaikan informasi tentang progres program pembangunan kepada masyarakat dan pada saat yang bersamaan juga bisa dipakai sebagai sarana edukasi bagi masyarakat.

"Kita harus punya tim yang cepat merespon sehingga Pemprov Jabar menjadi pemerintahan yang cepat tanggap," ujarnya.

Dari hasil Tim Optimasi dan Sinkronisasi Jabar Juara Lahir Batin, terdapat 740 program hasil dari aspirasi masyarakat.

Ke-740 program tersebut selanjutnya akan menjadi RPJMD Jabar lima tahun kedepan. Untuk itu seluruh OPD Jabar harus segera bekerja cepat mewujudkan aspirasi warga tersebut.

"Kita akan mengerjakan 740 program, itu kan aspirasi dari masyarakat dikombinasikan dengan visi misi politik. Akan kita evaluasinya progresnya per empat bulan," terangnya.

Lebih lanjut Emil mengatakan, dalam waktu satu minggu para kepala dinas hingga pejabat eselon IV akan menandatangani pakta integritas kontrak kerja dengan dirinya.

Bila dalam waktu tersebut tidak bisa memenuhi target maka pejabat tersebut harus mengundurkan diri dari jabatannya.

"Dalam seminggu mereka harus menandatangani pakta integritas kontrak kerja dengan saya, kalau gagal atau tidak berhasil maka menjadi surat pengunduran diri dari jabatan. Ini berlaku untuk kepala dinas sampai eselon IV," tutur Emil.