Romo Benny Susetyo: DPR Harus Peka Pilih Ketua KPK Terbaik Dari Yang Terburuk

Jakarta, Inako

Budayawan Romo Benny Susetyo sekaligus Staf Khusus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyampaikan bahwa saat ini Lembaga anti korupsi KPK harus dipimpin oleh orang yang memiliki rekam jejak baik dan berintegritas.

"Dibutuhkan Ketua KPK yang memiliki rekam jejak baik dan berintegritas tidak mudah diintervensi, karena itu DPR yang akan melakukan fit and proper test harus memiliki kepekaan yang luar biasa dalam memilih Ketua KPK.  Jauhkan tokoh yang memicu kontroversial  dan keraguan publik harus dijawab dengan memilih yang terbaik dari yang terburuk, tegasnya menjawab Inakoran.com/Ina InaTV, Rabu (4/9/2019).

Simak Video InaTV jangan lupa "klik Subscribe and Like"  jadilah Agen Perubahan Untuk Indonesia Hebat.

Kedepan, lanjut Benny,  KPK harus mampu mencari sistem pencegahan dini dalam mengatasi korupsi  terutama pencegahan dan perbaikan sistem penyalahgunaan kekuasan, tegasnya. 

Sebelumnya Kurnia Ramadhana, perwakilan Koalisi sekaligus peneliti ICW mengatakan bila merujuk pernyataan Jokowi dalam pertemuan dengan pihak Pansel Jokowi menyampaikan bahwa dirinya meminta masukan dari publik mengenai hasil seleksi yang telah dilakukan oleh Pansel Capim KPK. 

Jokowi juga menyatakan tidak akan mengambil keputusan secara tergesa-gesa sehingga perlu adanya ruang bagi publik memberikan catatan terhadap nama-nama yang telah diseleksi oleh Pansel Capim KPK.

Untuk itu, dinilai penting agar Jokowi dapat mendengar seruan publik yang menurutnya ada persoalan serius dalam proses seleksi calon pimpinan KPK ini. 

Terlebih, harapan juga datang dari pelbagai tokoh seperti PBNU, Muhammadiyah, Buya Syafii Maarif, Romo Benny, Mahfud MD, Romo Magnis, dan lain-lain.

Sepuluh nama sudah masuk meja Presiden Joko Widodo untuk selanjutnya diserahkan ke Komisi III DPR untuk menjalani fit and proper test dan disaring menjadi lima nama. 

1. Alexander Marwata (Komisioner KPK)
2. Firli Bahuri (Anggota Polri)
3. I Nyoman Wara (Auditor BPK)
4. Johanis Tanak (Jaksa)
5. Lili Pintauli Siregar (Advokat)
6. Luthfi Jayadi Kurnaiwan (Dosen)
7. Nawawi Pomolango (Hakim)
8. Nurul Ghufron (Dosen)
9. Roby Arya B. (PNS Sekretariat Kabinet)
10. Sigit Danang Joyo (PNS Kementerian Keuangan)