Rusia memperingatkan sanksi Myanmar dapat memicu 'konflik sipil besar-besaran'

Moskow, INAKORAN 

Rusia mengatakan pada Selasa (6 April) pihaknya menentang sanksi terhadap junta di Myanmar, memperingatkan bahwa tindakan hukuman dapat memicu perang saudara skala besar di negara itu.

"Jalan menuju ancaman dan tekanan termasuk penggunaan sanksi terhadap pemerintah Myanmar saat ini tidak memiliki masa depan dan sangat berbahaya," kantor berita Interfax mengutip juru bicara kementerian luar negeri Rusia.

BACA:  

Revolusi diam : Pekerja Myanmar mogok untuk memaksa tangan junta

Kebijakan semacam itu akan "mendorong orang Burma ke arah konflik sipil besar-besaran".

Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta 1 Februari menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan menggagalkan eksperimen negara itu dengan demokrasi.

Menurut kelompok pemantau lokal, lebih dari 550 orang telah tewas dalam kerusuhan anti kudeta.

Kekuatan internasional telah berusaha untuk menambah tekanan pada militer dengan mencapai kepentingan bisnisnya yang luas, termasuk perdagangan giok dan ruby yang menguntungkan.

Namun sejauh ini baik sanksi maupun seruan untuk menahan diri tidak menunjukkan tanda-tanda menahan junta karena berjuang untuk memadamkan kerusuhan yang meluas.

Minggu lalu Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat "menyatakan keprihatinan yang mendalam atas situasi yang memburuk dengan cepat".

Pengunjuk rasa anti-kudeta berjalan di belakang barikade saat api membakar di Jembatan Bayint Naung di Mayangone, Yangon, Myanmar pada 16 Maret 2021. (Reuters / Stringer