SARBUMUSI : Tinjau Ulang Embarkasi Indramayu

Jakarta, Inako

Setelah ormas GIBAS resort Indramayu pekan lalu mempersoalkan kejanggalan dan indikasi korupsi pelaksanaan proyek pengurugan embakasi haji Indramayu senilai 3 M dari APBD Indramayu Tahun Anggaran 2020, kini giliran  Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) cabang Indramayu menyelidikinya lebih detail, demikian rilis dari SARBUMUSI  yang diterima Inakoran.com Sabtu (25/4/2020)

Menurut Adlan Daie, Wakil sekretaris PWNU Jawa Barat yang juga Ketua Pembina SARBUMUSI Indramayu dan sehari - hari bertempat tinggal di lokasi proyek Desa Lohbener, Indramayu, dia telah menerjunkan sejumlah anggota Sarbumusi ke lokasi proyek.

Hasilnya, quary atau izin galian C untuk  proyek pengurugan lokasi  embarkasi  di Lohbener tidak berizin,  izin galian hanya cap kuwu (kepala desa), sedangkan mekanisme izin galian harus yang memberi izin gubernur.  Temuan lainnya, tanahnya bukan tanah merah yang layak digunakan urugan permanen seperti embarkasi haji, ini yang dipakai tanah liat meskipun warnanya merah.

Adlan Daie meminta Inspektorat dan dinas terkait di Indramayu untuk mengawasi PT. Wira Agung, pemenang  dan pelaksana proyek urugan embarkasi haji ini.

 "Jika urugan ini tidak benar, maka akan mempersulit tahapan kerjaan berikutnya yang nilai proyek ini total 406 M dengan durasi  kerjaan selama empat tahun dengan sumber pendanaan  90 % APBN, dari surat berharga syariah negera (SBSN)" , tutur Adlan Daie  saat dihubungi via seluler.

Adlan Daie berharap agar MUI dan Kemenag Indamayu serta kompenen kelompok bimbingan haji  tidak hanya menekan lewat demo agar lokasi embarkasi tetap di indramayu, apalagi kalau ada tunggangan kepentingan politik yang menjijikkan didalamnya, tapi lebih bermartabat bagaimana mereka ikut teribat mengawasi agar setiap tahapan pekerjaan proyek tidak ada indikasi korupsi dan bermanfaaat sekaligus kebanggaan bagi warga Indramayu.

"Secara pribadi saya bangga lokasi embarkasi haji telah terpilih di Indramayu, terlebih pas berada dekat desa saya, meskipun penyediaan lahannnya oleh Pemda Indramayu belum memenuhi syarat yang sesuai permintaan Kemenag pusat" ujar Adlan yang juga Tenaga Ahli DPR RI,. bidang sosial Keagamaan.

Karena itu, Adlan Daie, lebih lanjut meminta Sarbumusi Indramayu  untuk memonitor ketat perjalanan proyek ini hingga selesai tidak dimanfaatkan pihak-pihak untuk kepentinngan politik tertentu.

"Lawan secara konstitusional setiap penyimpangan, tidak perlu takut, kalau perlu minta ditinjau ulang proyek embarkasi ini, dari pada kita berbangga-bangga di atas bangunan keculasan", pesan Adlan kepada anggota Sarbumusi Indramayu, sambil menutup wawancaranya.