Sejumlah Destinasi Wisata Ditutup, Karyawan Tak Kena PHK

Kota Pekalongan, Inako

Akibat Covid-19, empat destinasi wisata yang dikelola Pemerintah Kota Pekalongan ditutup sejak 16 Maret 2020. Menindaklanjuti kondisi tersebut, Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olah Raga (Dinparbudpora), Sutarno melakukan koordinasi dengan Kepala Disporapar Jawa Tengah, Sinoeng N Rachmadi melalui video conference di kantornya, Kamis (16/4/2020).

BACA JUGA: Bantu Sosial Ekonomi Warga Terdampak Covid-19, P2SE Diresmikan

BACA JUGA: BIO Farma Gandeng Bill Gates Kembangkan Riset Vaksin Virus Corona

BACA JUGA: Percepat Test Swab, Jateng Butuh Lebih Banyak Zat Primer Untuk Tes PCR

Sutarno mengungkapkan penanganan dampak Covid-19 di sektor pariwisata Kota Pekalongan, Dinparbudpora telah melaksanakan imbauan dari pemerintah untuk menutup lokasi wisata sesuai aturan yang berlaku.

“Untuk objek wisata yang ditutup yakni Pusat Informasi Mangrove, Museum Batik, Pantai Pasir Kencana, dan Pantai Slamaran. Untuk karyawan di objek wisata tersebut, tidak ada yang di-PHK hanya pengurangan jam kerja dan sebagian karyawannya dirumahkan sampai batas waktu yang belum ditentukan,” terang Tarno.

Kampung wisata di Kota Pekalongan tidak ditutup lokasinya, namun tetap melakukan sosial distancing. Kemudian, bidang akomodasi perhotelan/homestay masih beroperasi normal akan  tetapi ada beberapa hotel yang melakukan pengurangan jam kerja dan beberapa karyawannya dirumahkan sampai batas waktu yang belum ditentukan.

“Untuk biro perjalanan tidak ada yang beroperasi dalam kegiatan tour dan travel,” jelas Tarno.

Disampaikan Tarno, untuk restoran dan rumah makan pun ada beberapa yang beroperasi normal tetapi ada juga yang melakukan pengurangan jam kerja dan beberapa karyawan dirumahkan sampai batas waktu yang belum ditentukan melihat di Kota Pekalongan telah diberlakukan jam malam dengan durasi pukul 21.00-04.00 WIB.

“Kami juga telah mengimbau untuk tempat wisata dan tempat hiburan yang dikelola pihak swasta sampai agar ikut dalam melakukan pencegahan Covid-19 ini. Dan sampai saat ini kami masih lakukan pendataan para pelaku usaha,” ungkap Tarno.

Diterangkan bahwa, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Disporapar telah membentuk Posko Crisis Center untuk melakukan validasi data pelaku wisata yang terdampak. Data itu diharapkan benar-benar sesuai dengan realita di lapangan dan bisa disampaikan ke publik.