Skandal 1MDB (64 T) Malaysia Berlanjut: Adik Mantan PM Najib Razak Didenda

Jakarta, Inako

Projek bancakan negeri tetangga yang terus diurai lembaga anti korup negara itu. Skandal ini merupakan salah satu pemicu Mahathir Mohammad manggung lagi kemudian, usai pensiun.  

Malaysia mengenakan denda pada adik kandung mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak dan sejumlah orang serta perusahaan yang diduga menerima dana negara 1MDB, kantor berita Reuters melaporkan mengutip keterangan kepala komisi antirasuah Malaysia, Senin (7/10/2019).

Skandal 1Malaysia Development Berhad adalah skandal politik yang sedang berlangsung di Malaysia. Pada tahun 2015, Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak dituduh mentransfer lebih dari RM 2.67 miliar (hampir USD 700 juta) dari 1MDB, perusahaan pembangunan strategis milik pemerintah, ke rekening bank pribadinya.

Tindakan ini dikecam oleh masyarakat Malaysia, termasuk mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika itu turun panggung, yang kemudian menuntut Najib mundur. Ketua oposisi Anwar Ibrahim secara terbuka mempertanyakan keabsahan 1MDB.

Ia memberitahu Parlemen bahwa menurut catatan komisi perusahaan, perusahaan ini "tidak memiliki alamat kantor dan auditor resmi.

 Menurut surat pemberitahuan publik, 1MDB memiliki utang sebesar RM 42 miliar (USD 11,73 miliar).

Sebagian utang ini berasal dari obligasi pemerintah tahun 2013 senilai $3 miliar yang dijamin oleh Goldman Sachs.

Goldman Sachs sendiri dibayar $300 juta lewat kesepakatan itu, tetapi mereka membantah jumlahnya. Majelis Raja-Raja Malaysia meminta agar penyelidikan oleh pemerintah diselesaikan secepatnya karena masalah ini menimbulkan krisis kepercayaan di Malaysia

Penyelidik Malaysia dan Amerika Serikat mengatakan sekitar AS$4,5 miliar atau hampir Rp64 triliun telah disalahgunakan dari dana investasi negara milik perusahaan pemerintah 1Malaysia Pengembangan Berhad (1MDB) yang kini telah bangkrut. Perusahaan tersebut didirikan Najib pada 2009 silam.

Najib, yang kalah pada pemilu tahun lalu, kini menghadapi puluhan tuduhan korupsi dan pencucian uang atas dugaan penerimaan dana 1MDB sekitar AS$1 miliar atau senilai Rp14,2 triliun. Ia mengaku tak bersalah.

“Kami telah mengeluarkan pemberitahuan gabungan terhadap semua orang dan entitas ini agar membayar denda tersebut,” kata Latheefa kepada wartawan. Ia menambahkan, mereka dapat didenda 2,5 kali lipat dari besaran dana yang diterima.

Salah satu yang diduga menerima dana tersebut adalah adik kandung Najib, Nazir Razak, yang merupakan mantan direktur bank terbesar kedua Malaysia, CIMB. Nama lain yang turut terseret adalah Shahrir Abdul Samad, mantan direktur perusahaan perkebunan kelapa sawit negara, Felda, yang juga mantan menteri kabinet Najib.

Latheefa mengungkapkan bahwa Nazir telah menerima 25,7 juta ringgit atau sekitar Rp6,8 miliar dalam bentuk cek.

Nazir sendiri belum menanggapi permintaan wawancara Reuters, sedangkan Shahrir menolak untuk memberikan tanggapan.

Daftar yang dipublikasikan komisi antirasuah menunjukkan, dana tersebut juga dialirkan ke sejumlah perusahaan, partai politik, dan organisasi yang terhubung dengan koalisi Najib.

“Data tersebut belum menyeluruh, kami memiliki yang lebih lengkap,” ungkap Latheefa. Ia juga menuturkan bahwa penyelidikan telah dibuka terhadap 80 entitas dan orang-orang tersebut.

Setelah memenangkan pemilu tahun lalu, pemerintahan Perdana Menteri Mahathir Mohamad membuka kembali penyelidikan atas 1MDB. Pemerintahan Mahathir sudah menjatuhkan dakwaan kepada puluhan pejabat tinggi pemerintahan, dan mengajukan tindakan penyitaan sipil untuk memperoleh kembali dana terkait skandal 1MDB.

Malaysia juga telah mengajukan gugatan hukum terhadap perusahaan layanan finansial multinasional asal Amerika Serikat, Goldman Sachs, atas perannya sebagai penjamin dan pengatur tiga penjualan obligasi senilai Rp92 triliun untuk 1MDB.

Sejak 2016, Departemen Kehakiman AS telah mengajukan tuntutan penyitaan aset senilai sekitar Rp24 triliun yang diduga merupakan hasil pembelian dari dana korupsi 1MDB, termasuk sebuah jet pribadi, real estat mewah, dan perhiasan