Soal Banjir di Underpass Kemayoran, Ngabalin Bilang Jangan Salahkan Istana

Jakarta, Inako 

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menangani langsung masalah banjir yang menggenangi di beberapa kawasan tertentu dan jangan melemparkan tanggung jawab kepada pihak lain.

Pernyataan ini sekaligus merupakan tanggapan istana atas pernyataan Pemprov DKI Jakarta terkait Underpass Kemayoran, yang terkena banjir, ada dibawah wewenang pemerintah pusat. Ngabalin pun menyarankan pun Pemprov DKI jangan membagi-bagi ranah kerja.

"Sebaiknya semua sarana umum yang terkait dengan sentuhan kepentingan langsung dengan masyarakat banyak, seperti banjir underpass apalagi itu dalam wilayah DKI . Sebaiknya jangan berwacana di publik. Ariflah menghadapi sarana-sarana umum yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat umum di DKI," kata Ngabalin kepada wartawan, Sabtu (25/1/2020) malam.

Menurut Ngabalin, masyarakat tidak terlalu peduli soal kewenangan, tetapi lebih memerlukan penanganan yang cepat.

"Masyarakat kan tidak tahu itu kewenangan pusat atau kewenangan apa. Yang pasti kehadiran Menteri PUPR dan jajaran Pemprov DKI memberikan jawaban agar masyarakat tahu pemerintah hadir. Jangan lagi dilempar ke publik begitu, itu tidak terlalu arif menghadapi masalah begitu," ujar Ali.

Menurut Ngabalin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah menyampaikan pesan agar bekerja sama untuk menangani fasilitas publik. Berwacana di publik bisa membuat masyarakat bingung dan dianggap pemerintah tidak berupaya maksimal.