Soroti Kasus Haris-Fatia, Senator Filep: Papua Butuh Kelompok Masyarakat Sipil Pembela HAM

Jakarta, Inako

Senator Papua Barat Filep Wamafma menilai masyarakat Papua membutuhkan kelompok masyarakat sipil pembela HAM yang berpihak pada terpenuhinya hak-hak masyarakat asli Papua.

“Papua hari ini membutuhkan peran kuat dari kelompok LSM seperti yang dilakukan Haris Azhar dan Fatia dalam menguak tabir kejahatan kemanusiaan di Papua,” ungkap Filep pada Sabtu (26/03/2022).

“Saya berharap kasus ini bukan langkah awal untuk menutup tabir kejahatan bisnis di Papua yang telah mengorbankan hak-hak masyarakat adat Papua dan melegalkan segala cara atas nama kepentingan pihak tertentu,” lanjut Filep.

Senator Papua Barat itu mengatakan bahwa secara prinsipil semua kita mengikuti proses hukum. Tapi di sisi lain, Filep mengharapkan agar hukum tidak tebang pilih. Kekuasaan dan politik tidak boleh mengintervensi hukum.

Filep Wamafma juga menyatakan dukungan dan solidaritas untuk Haris dan Fatia yang memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil Papua. Ia mendukung kebebasan berpendapat yang dijamin UU di negara demokrasi ini.

Filep berharap proses hukum ini berjalan seadil-adilnya dan terhindari dari arogansi para petinggi negara yang cenderung otoriter dan berpotensi abuse of power.

Seperti diketahui, Haris dan Fatia telah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Senin (21/3/2022) lalu.

Terkait penetapan status tersangka tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan mengatakan pihaknya telah melakukan proses penyidikan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan telah memiliki minimal dua alat bukti yang telah dikantongi penyidik.

Diantara alat bukti tersebut adalah konten Youtube Haris Azhar terkait dengan adanya dugaan pelanggaran UU ITE.

Sementara itu, Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti mengungkapkan isi riset yang berjudul "Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya".

Diantaranya adalah persoalan relasi ekonomi-politik di Papua, terkait bisnis tambang di Papua, rekam jejak sejumlah elite politik termasuk Luhut dan sejumlah eks-perwira tinggi militer hingga hubungannya dengan dropping militer secara masif di sana.