Sri Mulyani Awasi Utang BUMN Rp 5.000 Triliun Secara Ketat

Nusa Dua, Inako

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melaporkan adanya utang perusahaan negara yang telah menyentuh Rp 5.271 triliun hingga September 2018.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, pihaknya turut memantau kondisi tersebut mengingat fungsi Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara. 

"Soal utang BUMN terus kita monitor kesehatannya," ujarnya saat memberikan Media Breefing di Ballroom Novotel, Nusa Dua Bali, Kamis (6/12/2018).

Untuk melakukan pengawasan, kata Sri Mulyani, pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan kementerian BUMN.

"Kita bersama menteri BUMN akan terus memonitor karena mereka agent of development," jelas dia. 

Sri mulyani menambahkan, sebenarnya masyarakat tak perlu terlalu khawatir dengan kondisi utang BUMN tersebut lantaran nilai aset mereka masih jauh lebih tinggi dari nilai utang yang dimiliki.

Artinya bisa dikatakan keuangan BUMN masih sehat. "Jika utang besar namun ekuitasnya lebih besar sebenarnya tidak masalah. Jadi masalah jika yang terjadi sebaliknya," pungkasnya.

Berdasarkan informasi yang dipaparkan dalam RDP di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (3/12/2018) itu, ada 10 BUMN dengan utang terbesar, mulai dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) hingga Pupuk Indonesia.

Dalam paparan tersebut dijelaskan total utang seluruh BUMN per September 2018 adalah Rp 5.271 triliun, di mana 10 BUMN menyumbang Rp 4.478 triliun atau 84,9%. Sementara utang dari BUMN lain adalah Rp 793 triliun.