Suku Tradisional di India Larang Warga Beragama Kristen dan Muslim Jadi Caleg

Binsar

Friday, 05-04-2019 | 11:08 am

MDN
Warga Suku Kristen dan Muslim di India Dilarang Jadi Caleg [ist]

India, Inako 

Tidak mudah bagi seorang warag suku tradisional di Indoa untuk menjadi calon legislatif mewakili kelompok sukunya.

Pasalnya, pemimpin kelompok suku tradisional tidak mengisinkan mereka yang beragama Krsiten dan Muslim untuk mengajukan diri sebagai calon wakil rakyat mewakili masyarakat ada di daerah itu.

Central Sarna Samiti, sebuah organisasi orang-orang suku non-Kristen yang bermarkas di negara bagian Jharkhand, mengajukan petisi kepada otoritas negara pada 31 Maret saat kampanye untuk pemilihan bulan April-Mei.

Kelompok tersebut mendesak Komisi Pemilihan India untuk melarang umat Kristen dan Muslim untuk ikut kontestasi memperebutkan kursi yang diperuntukkan bagi orang-orang suku, dengan alasan bahwa mereka yang pindah agama telah meninggalkan budaya dan etos suku.

Namun, para pemimpin Kristen mengatakan permintaan itu bertujuan untuk menjauhkan orang-orang suku Kristen dan Muslim dari arus utama politik demi memuaskan kelompok yang mendesak agar India menjadi negara yang hanya untuk Hindu.

“Ini merupakan satu bentuk konspirasi kelompok-kelompok pro-Hindu untuk memecah-belah komunitas kesukuan dan itu akan memiliki dampak nasional,” kata Prabhakar Tirkey, presiden forum Kristen ekumenis Rashtriya Isai Mahasangh.

Dia mencatat bahwa permintaan itu hanya untuk mengusir orang-orang suku yang telah memeluk agama Kristen dan Islam, tetapi tidak berlaku bagi mereka yang pindah ke agama Hindu.

“Itu menunjukkan siapa yang berada di belakangnya dan kebencian yang mereka miliki untuk orang-orang non-Hindu,” katanya.

Dari 543 kursi di parlemen, 47 dicadangkan untuk kandidat dari komunitas suku dan 84 dicadangkan untuk mereka yang berasal dari kasta yang secara sosial miskin. Alokasi seperti itu bertujuan untuk memastikan perwakilan mereka dalam membuat undang-undang.

Menurut Tirkey, jika badan federal menyetujui petisi untuk Jharkhand, itu akan berlaku di semua kursi yang disediakan untuk orang-orang suku.

Uskup Agung Bhopal Mgr Leo Cornelio mengatakan bahwa langkah untuk mendiskriminasi orang berdasarkan agama bertentangan dengan semangat sekularisme.

“Mereka selalu mencuatkan masalah kontroversial seperti itu menjelang pemilihan ke parlemen atau majelis negara untuk mengumpulkan suara,” katanya kepada ucanews.com.

Uskup agung mengatakan itu adalah “bagian dari agenda” kelompok nasionalis Hindu, Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), yang menjadi mesin penggerak dari partai pro-hindu, Partai Bharatiya Janta (BJP) Perdana Menteri Narendra Modi yang menjalankan roda pemerintahan di New Delhi dan Jharkhand.

“Mereka menentang orang Kristen karena mereka mempengaruhi orang-orang dengan pekerjaan baik mereka di bidang pendidikan, perawatan kesehatan dan pekerjaan perkembangan sosial lainnya,” katanya.

Kelompok-kelompok Hindu menentang umat Kristen karena pekerjaan mereka untuk “mendidik dan memperkuat orang-orang suku dan Dalit untuk berdiri dan menegaskan hak-hak mereka,” kata Uskup Agung Cornelio.

Pendidikan akan menjauhkan orang dari ide-ide fanatik, tambahnya.

Umat Kristen hanya 2,3 persen dari populasi India 1,3 miliar dan secara politis tidak signifikan karena mereka tersebar di seluruh negara itu.

Uskup Agung Cornelio mengatakan rencana untuk menjauhkan orang-orang Kristen dan suku dari keramaian politik tidak akan berhasil karena banyak orang Hindu dan intelektual sekuler lainnya sekarang secara terbuka mengungkap agenda mereka melalui pembicaraan, penulisan dan cara-cara lain.

Pastor Davis Solomon, seorang akvitis sosial Yesuit, percaya petisi itu adalah bagian dari agenda jangka panjang untuk melemahkan kaum minoritas, terutama Kristen dan Muslim.

BJP menentang memberikan manfaat apa pun kepada orang-orang suku dan Dalit yang bergabung dengan agama Kristen dan Islam, terutama untuk mencegah konversi.

“Tapi mereka tidak bicara apa-apa tentang mereka yang menjadi Hindu. Mereka juga ingin semua orang suku, yang mengikuti agama tradisional Sarna, diakui sebagai orang Hindu, ”kata Pastor Solomon kepada ucanews.com.

Uskup Auksilier Auxiliary Telesphore Bilung dari Ranchi mengatakan kepada ucanews.com bahwa Sarna Samiti disponsori oleh BJP untuk memecah-belah orang-orang suku sebelum pemungutan suara.

Dia mengatakan permintaan mereka tidak akan memiliki banyak dampak pada pemilu.

“Tidak akan ada banyak yang menggubris tuntutan memecah belah seperti itu,” katanya.

Prelatus itu, yang juga seorang warga suku, mengatakan itu hanya taktik untuk memecah-belah orang berdasarkan agama. Mereka telah menggunakan metode seperti itu sebelumnya tetapi tidak berhasil.

Simak juga video Berikut jangan lupa "klik Subscribe" agar selalu terhubung dengan info menarik lainnya.

KOMENTAR