Syarat Layanan Publik, Kepatuhan Wajib Pajak Diperiksa

Jakarta, Inako

Perbandingan persentase atau rasio pajak terhadap produk domestik bruto terus ditingkatkan oleh pemerintah dengan Skema Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). Beleid ini telah berjalan di penjuru nusantara untuk mencapai target rasio pajak sebesar 13,7% di 2024. 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Selasa (29/7/2019), menyatakan  program KSWP ini dibahasakan sebagai implementasi tax clearance atas pelayanan publik. Program ini merupakan salah satu program yang terdapat dalam inisiatif strategis 10, 'Meningkatkan intensifikasi pengumpulan pajak', sebagai upaya mencapai sasaran strategis 'Peningkatan pengawasan wajib pajak'. 

Melalui KSPW ini, Wajib Pajak akan  ditelusuri NPWP-nya apakah sesuai dengan data dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak. Wajib Pajak harus tercatat telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dalam dua tahun terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak.

"Jika data wajib pajak telah dinyatakan 'valid' oleh sistem, maka layanan perizinan dapat dilanjutkan," tulis DJP.

Jika statusnya tidak valid, wajib pajak harus mendatangi Kantor Pelayanan Pajak terdekat untuk melengkapi data yang menyebabkan status tidak valid dan mendapatkan Surat Keterangan Status Wajib Pajak sebelum dapat melanjutkan proses perizinan.