Terkait Rencana Kenaikan Iuran, Nasdem Minta BPJS Koordinasi Dengan Pemerintah Daerah

Jakarta, Inako

Politisi Partai NasDem Okky Asokawati memintah BPJS dan Kementerian Kesehatan melakukan koordinasi dengan pemerinrah daerah terkait rencana kenaikan iuran BPJS Januari 2020.

"Sebelum menaikkan iuran BPJS Kesehatan, ada baiknya pemerintah berikhtiar dulu agar besaran kenaikan iuran dapat lebih ditekan dengan berkolaborasi dengan berbagai lembaga dan kementerian,” kata Okky di Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Telah diberitakan, bahwa pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan hingga di kisaran 100% pada Januari 2020 mendatang.

Juru Bicara Kongres Partai NasDem ini menjelaskan bahwa, kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100% dinilai akan sangat memberatkan masyarakat.

Agar tidak memberatkan, kata Okky, pemerintah diminta melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah, sebab sejumlah daerah juga menerbitkan program jaminan kesehatannya masing-masing.

"Banyak pemerintah daerah yang menerbitkan program kesehatan bagi warga daerahnya. Kenapa tidak, program tersebut dikolaborasikan dengan BPJS Kesehatan, jadi tidak terpisah. Dengan cara ini besaran iuran dapat ditekan dengan asumsi warga mendapat subsidi dari daerah," kata Okky.

Terkait koordinasi, Okky menganjurkan BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan dapat berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengetahui data Pemda mana saja yang mengeluarkan kebijakan kesehatan di daerahnya.

Menurutnya, cara ini dapat menekan besaran kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Okky membuat simulasi, jika di suatu daerah mendapat subsidi dari Pemdanya, maka besaran kenaikan iuran dapat ditekan.

"Misalnya di suatu daerah Pemda menyubsidi iuran BPJS Kesehatan warganya Rp 10 ribu, maka sisanya masyarakat yang membayarnya," tambah Okky.