Tidak Masuk Prioritas, Pemerintah Hentikan DAK ke Kota Mataram

Mataram, Inako

Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram H Mutawalli mengatakan, tahun 2019 ini, pemerintah menghentikan dana alokasi khusus (DAK) jalan usaha tani ke Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), karena tidak masuk skala prioritas.

"Pemerintah menganggap program mata air untuk petani atau program pembangunan sumur dangkal guna mengantisipasi kekeringan lebih penting dan urgen," kata Muttwali, kepada wartawan, di Mataram, Sabtu.

Menurutnya, jalan usaha tani penting, namun program pembangunan sumur dangkal guna mengantisipasi kekeringan, jauh lebih penting.

"Pembangunan jalan usaha tani mulai ditiadakan tahun 2018, dengan harapan tahun 2019 ini ada. Tetapi ternyata tahun ini juga tidak ada bahkan menu DAK dihapus, padahal permintaan petani cukup banyak," katanya.

Menurut dia, lahan untuk pembangunan jalan usaha tani sepenuhnya dari partisipasi masyarakat atau petani yang memiliki sawah, sementara pemerintah memfasilitasi untuk proses pembuatan badan jalan dan pengerasan.

Jalan usaha tani memang tidak boleh dihotmix untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan sehingga dibangun hanya sampai pengerasan dan dapat dilalui kendaraan roda tiga karena hanya memiliki lebar 2,5 meter.

"Kalau dihotmix, kita khawatir alih fungsi lahan, pembangunan perumahan bahkan rumah toko (ruko) akan marak," katanya.

Namun demikian, setelah dikaji kebijakan pemerintah menyetop anggaran untuk pembangunan jalan usaha tani ada positifnya, sebab kini menjadi masalah bagi pemerintah kota karena sejumlah titik jalan usaha tani sudah mulai muncul bangunan-bangunan yang seharusnya tidak boleh ada.

"Untuk hal ini, kami berharap peran dari Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) agar lebih ketat melakukan pengawasan," katanya.