Tingkatkan PAD Sulsel, Nurdin Abdullah Cari Investor Kembangkan CPI

Makassar, Inako

Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Sulawesi Selatan, Gubernur Nurdin Abdullah, kini sedang mengundang para investor untuk mengembangkan kawasan Center Point of Indonesia (CPI) yakni kawasan hasil reklamasi yang luasnya mencapai 50 hektar. 

"Tidak mungkin hanya pemprov membangun, kita harus mencari mitra. Artinya aset kita ini, harus dipikirkan untuk menambah PAD, tanpa harus menjual. Kita mencari mitra supaya kita bisa kolaborasi," ujar Nurdin.

Hanya saja Nurdin menyampaikan akan melihat lebih dulu konsep pembangunan bagi para pengembang yang tertarik. Skema kerja samanya pun akan dibicarakan kemudian. Asalkan, kata dia, kerja samanya proporsional dan profesional. 

“Tentu ini juga akan kita bicarakan dengan DPRD. Supaya iramanya sama. Pokoknya siapapun kita akan minta konsepnya seperti apa. Baru mau bikin konsep. Kalaupun tertarik tetapi tidak sejalan, nggak mungkin kita terima," papar dia.

Nurdin tak menampik, berbagai negara sudah berkunjung melihat kawasan CPI. Misalnya Malaysia, Jepang, hingga negara Uni Eropa menyatakan ketertarikannya berinvestasi di lahan hasil reklamasi itu. Pada umumnya mereka ingin mengembangkan kawasan wisata pantai.

“Pokoknya kita kerja profesional. Kita tanggung apa, mereka tanggung apa, terus apa kontribusinya ke pemprov. Itu yang penting. Mereka yang bangun, mereka punya modal dan kita yang punya tanah. Contoh, nanti kontraknya 30 tahun kembali ke kita," urai Nurdin.

Diketahui, pengembangan lahan hasil reklamasi di kawasan CPI total seluas 157 hektare (ha). Dimana 50 hektare diantaranya merupakan lahan milik Pemprov Sulsel sebagai bagian kerja sama operasi atau joint operation Ciputra Yasmin.

Penanggung Jawab Kawasan CPI, Soeprapto Budi Santoso mengemukakan, di atas lahan pemprov milik CPI itu sudah terbangun beberapa proyek. Diantaranya Masjid 99 Kubah, Wisma Negara, pantai pasir putih, termasuk akan ada taman atau ruang terbuka hijau yang dikerjasamakan dengan BPJS Ketenagakerjaan. 

“Itu sudah lahan pemprov. Sudah tercatat di Biro Aset. Disana sudah dibangun masjid, Wisma Negara, pantai pasir putih, taman. Selain sebagai kawasan publik, tentu pembangunan disana lagi tergantung dari pemerintah kerja sama investor," jelas Soeprapto.