Tito Karnavian Minta Jangan Serahkan Pengelolaan Parkir kepada Preman yang Berkedok Ormas

Jakarta, Inako

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta agar pengelolaan parkir di perkotaan jangan diserahkan kepada preman yang berkedok Ormas, karena akan merugikan masyarakat.

"Pungutan retribusi parkir ini nilai uangnya sangat besar, terutama di perkotaan. Tata kelola parkir yang buruk jelas sangat merugikan masyarakat, apalagi jika dipungut oleh preman atau berkedok Ormas, kemungkinan besar terjadi pungli," ujar Kapuspen Kemendagri Bahtiar dalam keterangannya, Rabu (6/11/2019).

Tito pun meminta pemerintah daerah (Pemda) mengambil tindakan tegas dan melindungi masyarakat dari aksi premanisme, termasuk soal jatah parkir.

"Saber pungli parkir dan tim pemberantasan preman harus dilakukan untuk melindungi masyarakat serta menindak oknum aparat yang melindungi pengelolaan parkir liar,” ujar Bahtiar.

Seperti diketahui, informasi tentang masalah parkir terungkap setelah beredar video ormas yang meminta 'jatah preman' kepada minimarket di Kota Bekasi.

Dalam video tersebut, tampak Kepala Bapenda Kota Bekasi Aan Suhanda didampingi polisi dan sejumlah ormas. Di video itu, Aan meminta agar minimarket di Kota Bekasi bekerja sama dengan ormas dalam hal penarikan retribusi parkir.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi membenarkan adanya 'surat tugas' kepada ormas untuk mengelola parkir minimarket. Tetapi surat tugas itu dievaluasi setiap bulan oleh Bapenda.

"Kalau penugasan dari Bapenda itu biasanya paling lama sebulan. Sebulan dievaluasi sebulan dievaluasi, kalau ternyata masih memegang sudah tidak berlaku artinya sudah tidak berlaku lagi," kata Rahmat kepada wartawan di kantornya, Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi, Selasa (5/11).