Tolak Berkomunikasi dengan Wartawan, Menaker Diminta Harus Copot Kepala Biro Humas Kemnaker

Jakarta, Inako

Biro  Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian atau lembaga pemerintah harus dekat dengan pers karena pers adalah mitra strategis Humas  dalam mempublikasikan kebijakan publik dan  program  Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) agar  diketahui publik  dan bermanfaat bagi  publik.

Simak video InaTv dan jangan lupa klik "subscribe and like" menuju Indonesia maju.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Pelayanan  Advokasi  untuk  Keadilan dan  Perdamaian (Padma)  Indonesia, Gabriel Goa, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Gabriel  menegaskan bahwa pers juga memiliki peran penting sebagai penyambung lidah  publik  untuk segera diketahui pelayan publik seperti Menaker dan  jajarannya sekaligus alat kontrol jika ada maladministrasi dan tindak pidana korupsi di Kemnaker yang merugikan  negara.

“Jadi  Kepala Biro Humas sekaligus jubir Menaker  dan  Kemnaker yang setiap  saat  siap dihubungi wartawan dan  lembaga pendamping tenaga  kerja dalam negeri maupun pekerja migran  Indonesia  di luar negeri bukan menghindar apalagi diam tanpa memberikan keterangan apa-apa,” kata Gabriel.

Menurut Gabriel, Kepala Biro  Humas Menaker seharus bisa belajar  dari juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Humas Polri, TNI maupun Jubir Kemlu RI. “Di lembaga-lembaga itu kepala humasnya responsif dan bersahabat,” kata Gabriel.

Sementera itu sejumlah wartawan yang selama ini ngepos di Kemnaker, mendesak Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, agar mengganti Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Soes Hindarno dari jabatannya sebagai kepala biro humas. Pasalnya, Soes tidak akomodatif dengan wartawan dan masyarakat umumnya. Semua wartawan yang sehari-hari meliput di Kemnaker, mencoba mengontak Soes tetapi selalu tidak gubris.

“Menaker segera copot Soes. Kalau tidak rusak citra pemerintah. Masa kepala biro humas tidak bisa dihubungi wartawan?” kata   wartawan senior, yang enggan menyebutkannya namanya yang sudah lama meliput di Kemnaker, di Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Keprihatinan senada juga diungkapkan oleh Ketua Forum Wartawan Ketenagakerjaan (Forwaker) – Persatuan Wartawan Ketenagakerjaan Indonesia (PWKI), Edi Hardum.

“Soes tidak bersahabat dengan wartawan. Sejak ia menjadi Kepala Biro Humas hampir seluruh jajaran biro Humas Kemnaker terutama yang bereselon III dan IV seperti melihat wartawan bukan sebagai partner, mitra, tetapi musuh. Saya pikir Menaker segera mengganti Soes sebagai Kepala Biro Humas. Kemnaker jadi tidak bersahabat dengan media,” kata Edi Hardum.

Pernyatan serupa juga diungkapkan oleh Ketua Himpunan Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Himsataki), Yunus Yamani. Yunus mengatakan, ia sering menelepon Soes sebagai Kepala Biro Humas Kemnaker, tetapi tidak pernah digubris.

“Saya sebagai anggota masyarakat dan pelaku kepentingan dalam menempatkan tenaga kerja Indonesia (TKI) ingin menanyakan hal penting untuk pembangunan bangsa dan negara, ia tak pernah gubris. Kepala Biro Humas kok sombong sekali ?” kata Yunus.

Teddy Unggik, wartawan dari media online Progresivenews.info mengatakan, Soes tidak cocok sebagai corong atau juru bicara Kementerian.

“Kepala Biro Humas itu berfungsi sebagai jurubicara Kementerian. Oleh karena itu, Menaker segera copot Soes. Soes cocok sebagai pemain musik saja,” kata Teddy.

Namun hingga berita ini diturunkan, Soes tidak menjawab ketika dimintai pendapatnya.