Tuduhan KPK Melanggar Hukum Dalam Upaya Penggeledahan dan Penyegelan Ruang Kerja Hasto Kristiyanto, Tidak Berdasar

Jakarta, Inako

KPK berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan termasuk melakukan penggeledahan dan penyegelan sesuai ketentuan pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 19 Tahun 2019, Tentang KPK. Untuk itu penggeledahan dan penyegelan yang dilakukan oleh KPK di Kantor DPP PDIP tidak melanggar hukum dan etika, karena prinsip KUHAP menegaskan tidak semua penggeledahan dan penyitaan wajib memerlukan izin, karena dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan Surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan (pasal 34 ayat (1) KUHAP), yang menjadi dasar pelaksanaan tugas penyidik KPK.

Dengan demikian tuduhan terhadap penyidik KPK ketika hendak melakukan penggeledahan dan penyegelan ruang kerja Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto tanpa disertai surat izin Dewan Pengawas KPK sebagai telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan etika adalah tuduhan yang sangat berlebihan dan tidak berdasar, karena baik KUHAP maupun UU KPK No. 19 Tahun 2019 tidak mensyaratkan izin dimaksud sebagai sesuatu yang mutlak. UU justru memberikan pengecualian dimana tidak semua moment penggeledahan dan penyegelan wajib disertai surat Izin dari pihak yang berwenang Cq. Pengadilan Negeri atau Dewan Pengawas bagi Penyelidik atau Penyidik KPK.

DI dalam pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 19 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK dikatakan bahwa, ayat (1) : Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas; dan ayat (2) : Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 jam sejak permintaan izin diajukan. 

Dengan demikian berarti tanpa adanya surat Izin dari Dewan Pengawas, KPK dapat melakukan penggeledahan dan penyegelan ruang kerja Hasto Kristiyanto, Sekjen DPP PDIP, karena surat izin dapat diberikan atau tidak dapat diberikan mengandung pengertian bahwa tidak semua penggeledahan dan penyegelan memerlukan surat izin Dewas KPK, satu dan lain karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak.

Kondisi dimana keadaan yang sangat perlu dan mendesak itu oleh pembentuk UU KUHAP diserahkan sepenuhnya pada pertimbangan subyektif Penyelidik atau Penyidik di lapangan ketika melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan termasuk oleh KPK sendiri. Oleh karena itu tindakan Penyelidik dan Penyidik KPK ketika hendak melakukan penggeledahan dan penyegelan di ruang kerja Hasto Kristiyanto, Sekjen DPP PDIP, di Jalan Diponegoro No. 58, Jakarta Pusat, meskipun belum dilengkapi dengan surat izin tertulis dari Dewan Pengawas, maka tindakan itu tetap sah menurut hukum atas pertimbangan keadaan yang sangat perlu dan mendesak menurut Penyidik KPK bukan menurut Satgas DPP PDIP.

Justru sikap tolak DPP PDIP terhadap pelaksaan tugas Penyelidik dan Penyidik KPK itulah yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum (sebagai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi), karena sudah merupakan tindakan nyata yang bertujuan untuk mencegah, merintangi dan menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara 3 s/d 12 tahun penjara. Karenanya tindakan demikian dikategorikan sebagai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi menurut pasal 21 UU Tipikor.