Tuntut Pengembalian Tanah, Petani Halmahera Utara Gelar Demonstrasi Di Kantor Gubernur

Binsar

Friday, 25-01-2019 | 11:33 am

MDN
Tuntut Pengembalian Tanah, Petani Halmahera Utara Gelar Demonstrasi Di Kantor Gubernur [ist]

Ternate, Inako –

Petani Halmahera Maluku Utara yang tergabung dalam Serikat Petani Galela bersama mahasiswa Universitas Bumi Hijrah (Unibrah) menggelar aksi unjuk rasa, di depan Kantor Gubernur Maluku Utara, di Sofifi, Kamis (24/1/19).

Dalam aksi itu, para petani mendesak Gubernur Abdul Ghani Kasuba untuk mengembalikan lahan 2.000 hektar milik petani, yang telah dirampas PT KSO Capitol Kasagro beberapa tahun sebelumnya.

Dalam orasinya, koordinator aksi, Elfis Guruh, menyampaikan 11 poin pernyataan sikap. Salah satunya mendesak Gubernur untuk segera mengembalikan lahan petani Galela seluas 2.000 hektar yang dirampas PT KSO Capitol Casagro.

"Jika semua langkah mengalami kendala, tidak dipenuhi atau bahkan dihalang-halangi maka perwakilan-perwakilan petani Galela akan menghadap langsung Presiden di Jakarta untuk mengadukan nasib yang selama ini dialami dan penindasan yang terus berlangsung," kata Elfis.

Massa aksi yang didalamnya terdapat puluhan ibu-ibu yang membawa anaknya, tergabung dalam 10 desa di Kecamatan Galela yang terdiri dari, Desa Soa-sio, Barataku, Toweka, Simau, Ngidiho, Limau, Lalonga, Gotaloma, Duma, Dokulamo dan Kira, memulai aksi sekitar pukul 10.00 wit, dilakukan jalan kaki dari kampus Universitas Bumi Hijrah menuju kantor Gubernur.

Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub), Muhammad Natsir Thaib saat bertemu dengan massa aksi menyampaikan, tuntutan massa aksi akan ditindak lanjuti segera mungkin, akan tetapi, harus melalui mekanisme atau payung hukum yang berlaku.

"Saya akan buat rapat bersama Pemda Halut, Badan Pertanahan Nasional, dan pihak perusahaan untuk mencari akar permasalahan. Saya sudah perintahkan staf buat surat dalam waktu dekat," ujar Natsir.

Namun, saat ditanya terkait komitmen massa aksi yang akan menginap di halaman kantor Gubernur sampai desakan mereka direspon Gubernur dan DPRD.

"Saya tidak izinkan mereka bermalam di halaman kantor Gubernur, kalau bermalam secara otomatis menggangu pelayanan," katanya.

Namun demikian, massa aksi tetap melakukan niatnya untuk menginap di Gosale puncak sampai tuntutan mereka dipenuhi dan hingga pagi ini, massa aksi masih mendirikan tenda di luar halaman kantor Gubernur.

 

KOMENTAR