Turunkan Kemiskinan, Pemprov NTB Gulirkan Sejumlah Program
Mataram, Inako –
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggulirkan sejumlah program untuk menurunkan angka kemiskinan di daerah itu. Untuk itu, Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah, meminta semua pihak untuk menyediakan data yang akurat tentang kemiskinan di daerah itu, sehingga program yang diluncurkan menjawab keadaan yang nyata.
"Hanya saja, dukungan data yang baik dan akurat diperlukan, sehingga program yang dijalankan oleh pemerintah betul-betul tepat sasaran," katanya, saat diskusi terbatas dengan tema potret kemiskinan pascabencana gempa di Mataram, Kamis (28/2/19).
Diskusi tersebut diikuti seluruh wakil bupati/wakil wali kota se-NTB, Kepala BPS NTB, Akademisi serta sejumlah stakeholder lainnya.
Dalam paparannya, Ummi Rohmi - sapaan akrab Wakil Gubernur NTB – menjelaskan, untuk melakukan intervensi terhadap berbagai program yang direncanakan, perlu data yang valid dan akurat.
Menurut Ummi, jika data tidak valid, orang yang benar-benar miskin dan seharusnya mendapat bantuan, bisa jadi tidak akan dapat intervensi dari pemerintah.
"Program -program pusat untuk pengentasan kemiskinan juga perlu kita sukseskan," jelas Ummi Rohmi.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Suntono, menjelaskan, berdasarkan hasil sensus September 2018, angka kemiskinan NTB saat ini sebesar 14,63 persen. Turun sekitar 0,02 persen dari Maret 2018 yang mencapai 14,75 persen.
Sementara untuk kabupaten/kota, Kabupaten Lombok Utara sebesar 28,87 persen, Lombok Barat 15, 20, Kabupaten Lombok Timur 16,55 persen, Kabupaten Bima 14,87 persen, Kabupaten Sumbawa Barat 14,17 persen. Sedangkan Kota Mataram mencapai 8,96 persen dan Kota Bima 8,79 persen.
Ia mengaku, survey angka kemiskinan dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun yakni bulan Maret dan September. Di bulan Maret, survei dilakukan untuk memotret kemiskinan di wilayah kabupaten/kota. Sedangkan September dilakukan untuk mengukur kemiskinan pada level provinsi.
"Kami melakukannya dua kali sesuai aspirasi anggota dewan. Yaitu untuk mengukur kemiskinan di awal tahun serta melihat hasilnya di bulan September," jelasnya.
KOMENTAR