UIN Sumut Bantah Usir Ngabalin dari Diskusi Publik

Sifi Masdi

Monday, 25-03-2019 | 15:10 pm

MDN
Ali Mochtar Ngabalin [ist]

Medan, Inako

Kepala Subbagian Humas dan Informasi UIN Sumut Yunni Salma mengatakan tidak ada pengusiran Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin dari acara diskusi publik di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara oleh demonstran mahasiswa. 

Ia menyebutkan insiden itu hanyalah sebuah kesalahpahaman mahasiswa. "Tidak ada sebenarnya istilah pengusiran di situ. Yang kita ketahui itu acara dialog publik. Konten materi di dalamnya murni soal kemaritiman, tidak menyinggung sama sekali tentang kampanye politik apa pun. Ini hanya kesalahpahaman berangkali, antara beberapa orang mahasiswa," kata Yunni, Minggu (24/3/2019). 

Yunni mengatakan, acara dialog publik tersebut difasilitasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Menghadirkan sejumlah tokoh nasional dan pejabat penting pemerintahan seperti Sekjend Kominfo Rosarita Niken Widiastuti, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin, Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemaritiman Kemenko Maritim Ridwan Djamaluddin, Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Septriana Tangkary, dan Rektor UIN Sumut Prof Dr Saidurrahman.

Dia menampik berita yang mengatakan ada ratusan mahasiswa yang melakukan demonstrasi dan mengusir Ngabalin. Menurut Yunni, hanya sepuluh orang yang beraksi, dan demonstrasi terjadi saat acara sudah berlangsung.

Ngabalin sudah berusaha berdialog dengan para mahasiswa yang melakukan protes, tetapi pada saat yang sama dia juga harus kembali ke Jakarta. Di sinilah banyak pihak menilai bahwa Ngabalin pergi karena diusir.

"Saya humas, saya bisa pastikan ini karena berada langsung di lokasi kejadian. Paling kalau saya hitung hanya sepuluh atau berapa gitu, ya. Perlu kami luruskan kembali bahwa UINSU tidak pernah melakukan penolakan apa pun terhadap kedatangan para narasumber, malah kami merasa terhormat dan beruntung sekali terpilih menjadi lokasi kegiatan yang besar tersebut," ucapnya.

Soal video pemaparan Ngabalin yang dituding melakukan kampanye salah satu kandidat calon presiden, Yunni kembali membantahnya. Dia mengatakan, video itu berisi keberhasilan yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Kalau orang memandang positif, sebenarnya tidak ada (kampanye), begitu. Tapi karena ini tahun politik, sensitif, jadi timbul kesalahpahaman. Tapi Insya Allah semuanya sudah kondusif. Mahasiswanya akan kami panggil untuk memberikan konfirmasi dan penjelasan," kata Yunni.

Bukan diusir

Rektor UIN Sumut Saidurrahman dalam keterangan tertulisya, Sabtu (23/3/2019),  juga menegaskan tidak ada pengusiran di kampusnya kepada Ngabalin dalam dialog yang digelar di Gelanggang Mahasiswa Kampus I UIN Sumut di Jalan IAIN Nomor 1 Sutomo Ujung, Medan, pada Kamis (21/3/2019).

Dia menyampaikan hal ini sebagai klarifikasi terkait pemberitaan di sejumlah media massa yang mengabarkan adanya pengusiran yang dilakukan sejumlah mahasiswa UIN Sumut dalam agenda dialog publik tersebut.

"Itu tidak benar, beliau bukan diusir mahasiswa. Ngabalin meninggalkan lokasi karena jadwal dan protokol, bukan karena diusir," katanya.

"Ngabalin pulang karena sudah selesai menjadi pembicara. Dia mengejar waktu untuk penerbangan selanjutnya. Saat aksi demo, Ngabalin coba berkomunikasi tetapi tidak mendapat kesempatan. Waktu acara selesai, dia keluar menemui demonstran didampingi Kepala Biro AUPK Tohar Bayoangin dan pejabat lain," kata dia.

Ia menyayangkan pemberitaan yang tidak memasukkan butir klarifikasi dari pihak kampus dan terdapat sejumlah informasi yang keliru. Padahal, diketahui, beberapa saat setelah aksi demo, pihak kampus melalui wakil rektor telah menyampaikan klarifikasi.

Informasi yang dinilai keliru, katanya, soal jumlah mahasiswa yang melakukan aksi tidak mencapai ratusan, hanya sekitar belasan orang.

Sebelumnya, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama UIN Sumut Prof Amroeni Drajat dalam klarifikasinya menyebutkan, aksi demo mahasiswa didasari dugaan kampanye terselubung yang dikemas dalam dialog publik atau dugaan politisasi kampus adalah tidak benar.

"Tidak ada politisasi kampus. Kegiatan atau program ini dibuat pada hakikatnya untuk kepentingan pendidikan tinggi dan kepentingan generasi muda untuk siap menghadapi era revolusi industri 4.0. Tujuannya memberikan bekal bagi mahasiswa agar siap bersaing di era global, era digital 4.0, dengan gagasan kedaulatan kemaritiman," kata Drajat.

 

KOMENTAR