Ujian Menteri Agama Baru

Oleh  : Adlan Daie

Wakil Sekretaris PWNU Jawa Barat.

Jakarta, INAKORAN

Pos Menteri Agama RI kembali ke pangkuan Nahdlatul Ulama (NU),  ormas Islam terbesar di Indonesia pasca dilantiknya Yaqut Chalil Qoumas (baca : Gus Yaqut) menjadi Menteri Agama RI oleh Presiden Jokowi menggantikan Jenderal (purn) Fahrur Rozi dalam resuffle pertama Kabinet Indonesia Maju dibawah pimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH. Makruf Amin.

BACA:  

Gus Yaqut: Agama Harus Dijadikan Inspirasi bukan sebagai Aspirasi Politik

Inilah pos kementerian yang sejak pertama Republik Indonesia berdiri secara tradisional memang  "jatah" NU, bahkan "Shumubu", sebuah kantor jawatan Urusan Agama bentukan koloni Jepang (1942) pun di isi oleh tokoh dari representasi NU meskipun dari sisi afiliasi politiknya tidak bersifat tunggal.

Gus Yaqut Menteri Agama dari representasi NU dengan afiliasi politik PKB. Dua periode sebelumnya Menteri Agama dari representasi NU dengan afiliasi politik PPP, yakni Surya Darma Ali dan Lukman Hakim Syaifudin.

Sebagai Menteri Agama RI yang baru dilantik Presiden Jokowi (Rabu, 23 Desember 2020) Gus Yaqut "diuji" dua hal sekaligus. Menjaga marwah NU dari prilaku koruptif sebagaimana pernah menjerat tiga kader penting NU sebelumnya di lingkar kementerian agama (Prof. Said Aqil.Al Munawwar, Surya Darma Ali dan Romahurmudzy)  dan memastikan kementerian yang dipimpinnya menjadi arus utama jalan moderasi kehidupan beragama di Indonesia.

Dalam sambutan singkatnya pasca ditunjuk menjadi Menteri Agama Gus Yaqut menegaskan "bahwa agama hendaknya menjadi inspirasi bukan  aspirasi".

Perspektif ini jelas Agama diletakkan sebagai landasan nilai etik dalam konstruksi negara Pancasila di mana kebaikan, kedamaian dan kerukunan tumbuh sehat dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.  

Agama bukan alat politik untuk melawan pemerintahan yang sah baik dalam perjuangan politik sipil maupun dalam bentuk menghalalkan jalan kekerasan atas nama agama. 

Akan tetapi di sisi lain, tantangan jalan "moderasi agama" dalam platdorm.negara Pancasila tidak bersifat tunggal "radikalisme agama" melainkan  sebagaimana pandangan KH. Makruf Amin dalam tulisannya "Mencegah Sekularisasi Pancasila" (2006) adalah "gerakan sekularisasi Pancasila".

Sebuah gerakan bersifat soft power dalam bentuk penguasaan wacana di ruang publik di mana Pancasila selalu dipertentangkan dengan agama atau sekurang kurangnya Pancasila ditafsir  secara sekularistik, yakni mencabut "ruh" agama dalam sublimasi nilai nilai Pancasila.

Di sinilah Gus Yaqut sebagai Menteri Agama dari representasi NU 'diuji" bagaimana mengkonstruksikan Pancasila - mengutip pidato 1 Juni 1945  Bung Karno di sidang BPUPKI -  sebagai "Philoshopiche Grandslag", dasar falsafah, bukan sebagai "ideologi kerja" politik suatu golongan,  diletakkan dalam keseimbangan moderasi pandangan keagamaan NU yang "Tawashut, tasamuh, tawazun wal.i'tidal", moderat, toleran, balance dan berkeadilan. 

Keberhasilan NU memasukkan konten "syari'at" dalam UU Perkawinan (1973) yang dipelopori KH Bisri Samsuri (Rois 'am PBNU, saat itu) dengan perjuangan sangat "alot" di lembaga DPR RI dan pandangan keagamaan NU yang mengukuhkan Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (1984) adalah "legacy" dan sumbangsih besar NU dalam memposisikan agama dalam konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan falsafah dasarnya yang bersifat final, yakni Pancasila.

Inilah antara lain warisan agung pandangan keagamaan NU dalam konstruksi Negara Pancasila yang hendaknya menjadi inspirasi bagi Gus Yaqut dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Menteri Agama RI tentu dengan formulasi yang adaptif dengan semangat tantangan jamannya termasuk mendesain instrument baru dalam pengarusutamaan moderasi agama di lingkungan madrasah dan pesanren yang inklusif  menjadi bagian dari tanggungjawab dan tupoksi kementerian Agama.

Selamat kepada Gus Yaqut menjalankan amanah jabatannya sebagai Menteri Agama. Semoga sukses dan terhindar dari jebakan politik yang pernah menjerat tiga pendahulunya para tokoh NU di kementerian agama. Sebuah kementerian "seksi" dengan daya goda tinggi secara politik karena ditopang organ struktural hingga level bawah yang tak jarang dijadikan basis instrument elektoral politik dengan varian varian kepentingan yang mengikutinya.

Selamat bekerja !