Vaksin Untuk Lansia Terlantar masih butuh Pendataan Secara Manual

Hila Bame

Tuesday, 30-03-2021 | 10:21 am

MDN
Prof. Chatib Basri salah seorang Alumni Menteng 64 (AM64) Kolese Kanisius saat vaksin untuk Lansia 18 Maret 2021

 

Jakarta, INAKORAN

 

Yang menjadi tantangan  pemerintah dalam melayani vaksin Covid19 adalah lanjut usia terlantar atau mereka yang tinggal sendiri tanpa sanak saudara. Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) mendorong komunitas sosial maupun lembaga swadaya masyarakat untuk bekerja sama menuntaskan persoalan ini.


 

BACA:   Air New Zealand mengatakan perjalanan bisnis domestik kembali ke 90% dari tingkat pra-pandemi

 


"Pendamping lansia terlantar  bisa menggerakkan kelompok sosial di lingkungannya dalam memfasilitasi lansia terlantar untuk menerima vaksinasi COVID-19" terang Albertus Pratomo salah seorang peneliti  IKI di kawasan Wisma 46  Jakarta pada Jumat (26/3).

 

Sementara Lansia yang  ada di DKI menurut Prasetyadji, salah seorang Peneliti IKI jumlahnya  mencapai sembilan ratus ribuan dan 60-70 persen diantara sudah menerima vaksin. 


BACA:  Pasca Bom Bunuh Diri, Polri Amankan Lima Bom Aktif Dan Tangkap 13 Terduga Teroris Di Jakarta-Makassar-NTB

 


Pada 18 Maret 2021 beberapa personil IKI mendampingi lansia yang menerima vaksin di Sekolah Kanisius atau Canisius College  Menteng Jakarta Pusat  bekerja sama dengan Komunitas AM64(Alumni Menteng 64). 

 Namun demikian mereka adalah pesrta yang telah memiliki kartu identitas. Sementara yang belum mempunyai KTP (identitas) masih harus didata secara manual. 

Sejauh ini Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) telah mendampingi warga telantar  dalam proses dampingan mendapatkan dokumen kependudukan sementara untuk mendapatkan vaksin masih harus berkoordinasi dengan instansi terkait  untuk  mendata secara manual.

Sementara lansia terlantar yang berada di Sleman Yogyakarta dan Bali masih harus didata secara manual dengan melibatkan pengelola panti sosial setempat atau dinas sosial kabupaten/kota setempat. 

Untuk Lansia terlantar di Yogyakarta rencananya akan melibatkan Ibu PKK di masing-masing dusun untuk mendata serta lembaga swadaya masyarakat.

 

KOMENTAR