Validitas Informasi Menjadi Sangat Penting Dalam Membangun Ketahanan Nasional Yang Kokoh

Bogor, Inako

Validitas informasi menjadi faktor penting dalam membangun ketahanan nasional yang kokoh. Pasalnya, informasi yang tidak valid, selain menciptakan hoaks di tengah masyarakat, juga berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Potensi itu akan semakin besar, manakala informasi yang tidak valid tersebut berasal dari seorang pejabat publik, mengingat dalam masyarakat yang bersifat paternalistik seperti Indonesia, semua hal yang disampaikan seorang pejabat pulik dianggap sebagai sebuah kebenaran.

Dalam konteks membangun ketahanan nasional, hal ini sangat berbahaya, sebab ketahanan nasional yang baik selalu mensyaratkan adanya penyampaian informasi yang valid.

Penegasan di atas disampaikan komisioner Komisi Informasi (KI) Pusat, Roman Ndau Lendong, M.Si, yang menjadi salah satu pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD), yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Informasi Publik, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di  Royal Tulip Hotel, Gunung Geulis, Bogor, Jumat (27/11/20).

Diskusi yang mengambil tema ‘Urgensi Indeks Keterbukaan Informasi Bagi Ketahanan Nasional’ ini, dibuka secara resmi oleh Deputi VII Bidkoor Kominfotur Marsda TNI Rus Nurhadi Sutedjo.

Dalam sambutan pembukaan diskusi, Sutedjo mengatakan bahwa Kemenko Polhukam memiliki komitmen untuk menjalin komunikasi dan bersama-sama dengan para stakeholders dalam membangun Bangsa dan Negara.

“Era revolusi industri 4.0 ini telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan baik dibidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan Keamanan, termasuk dalam keterbukaan informasi publik dan layanan informasi publik,” jelasnya.

Menurutnya, Kemenko Polhukam sangat mendukung tercapainya penetapan Indeks Keterbukaan Informasi Publik dan menyelesaikan program kerja sesuai amanat Undang-Undang KIP.

Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi (IKI), kata Sutedjo, merupakan jawaban terhadap keinginan Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk mendapatkan data, fakta dan informasi terkait ketahanan nasional bangsa Indonesia di era globalisasi yang menjadikan dunia seakan sebuah wilayah tanpa batas.

Dalam dunia yang demikian, setiap saat, masyarakat dibombardir dengan gelombang informasi yang jika tidak kritis bisa berpotensi melemahkan ketahanan nasional Bangsa Indonesia.

Dalam konteks ini, sambung Sutedjo, validitas dan akurasi informai menjadi penting guna menjamin hak masyarakat mendapatkan informasi yang benar.

Terkait validitas informasi, Roman berharap agar tiap badan publik perlu memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berkualitas.

“Untuk menjamin validitas, tiap badan publik harus memiliki PPID yang berkualitas yang menjamin bahwa infomasi yang disampaiakn itu benar dan akurat,” tandas Lendong.

Selain Roman, pihak penyelenggara juga menghadirkan beberapa narasumber lain seperti tokoh pers, Yosep Adi Prasetyo, Guru Besar IPB Prof. Dr. Hari Wijayanto, dan News Manager TV ONE, Andriy Bima.

Dalam paparannya, Andriy Bima mengeluhkan sikap beberapa bejabat publik yang enggan untuk diwawancarai. Hal itu, menurutnya, sangat menyulitkan media untuk menyampaikan informasi yang benar yang dibutuhkan masyarakat.

“Kami sangat kesulitan mendapatkan akses untuk mewawancarai pejabat pulik tertentu sehingga kami tidak bisa mendapatkan informasi yang benar dan akurat tentang suatu hal,” keluh Bima, dalam diskusi tersebut.