Visi Dewa dan Masa Depan Indramayu

Oleh : Adlan Daie
Wakil Sekretaris PWNU Jawa Barat

Indramayu, Inako

Memimpin lebih dari dua juta warga Indramayu tentu tidak mudah kecuali jika memimpin hanya diartikan berpakaian dinas ala Dandles menggagah gagahkan diri dengan gaya protokoler priyayi yang menuntut disembah-sembah dan di puj- puji di ruang publik, miskin visi, fakir narasi dan bombastis janji-janji.

Memimpin dapat merusak jika intensi dan niat kepemimpinannya hanya menumpuk-numpuk dan memperpanjang tarikan nafas kekuasaannya ala  Fir'un di era Mesir kuno yang berakhir tragis dan nesta dalam catatan sejarah hitam peradaban dan selalu berulang dalam setiap lintasan jaman sejarah kekuasaan.

Dalam konteks menghindar dari dua model kepemimpinan di atas, Dewa, nama lengkapnya H. Dedi Wahidi, mantan wakil bupati Indramayu dan kini sebagai anggota DPR RI  di periode ketiganya dalam perbincangan serius bersama penulis berbagi visi besar membangun masa depan Indramayu yang berguna bagi siapa pun kelak terpilih dalam kontestasi Pilkada Indramayu 2020.

Visi besar Dewa dalam konteks membangun masa depan Indramayu berangkat dari pengalaman panjang politiknya, pengamatannya yang intens dari jarak dekat dan fakta statistik terukur dan netral bahwa standar rata-rata IPM warga indramayu paling bunciit di wilayah III Cirebon dan diletakkan dalam konstruksi pijakan starting point ide dasar sebagai berikut :

Pertama, mengutip falsafah politik montrel L. Quezo (1878-1944) My loyalty to my party end where my loyalry to my counrry begins. Makna kontekstualnya adalah pasca dilantik menjadi bupati kelak akhirilah loyalitasnya terhadap partai dan mulailah mendahulukan loyalitas terhadap daerah yang dipimpinnya.

Sepanjang tersandra oleh kepentingan rezim oligarkhi partainya maka birokrasi adalah korban pertama menjadi sapi perah politik untuk kepentingan partai dan oligarkhi politiknya. Loyalitas terhadap partai harus diletakkan dalam sisipan kecil di atas panggung loyalitas besar terhadap ikhtiar peningkatAn IPM warganya.

Kedua, dalam spirit pandangan dasar di atas seorang bupati perlu keberanian politik dan mentalitas psikhologis mendesain ulang Organisasi Perangkat Daerah(OPD) lebih ramping antara lain menggabungkan bagian umum dengan bagian perlengkapan dan bagian pemerintahan dengan bagian organisasi di struktur sekretariat daerah.

Jumlah dinas dan Sekolah Dasar dirampingkan dalam rumpun tupoksi yang berdekatan satu sama lain dan  proporsi geografis yang berdekatan termasuk pola rekruitmen dan perampingan secara sehat BUMN  dan Perusahaan Daerah (PD).

Pengisian jabatannya diuji dalam lelang jabatan secara terbuka dengan melibatkan antara lain unsur Kemendagri dan pakar dari institut ilmu pemerintahan untuk jabatan camat dan struktur OPD, melibatkan Univesitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan pakar pendidikan untuk rekruitmen kepala sekolah dan para ahli terkait dalam pengisian jabatan di BUMD dan PD.

Urgensinya adalah untuk menjamin transparansi, akuntabilitas dan menghindari praktek jual beli jabatan dengan _effect_ turunannya jual beli dan ijon proyek yang tak jarang mendzolimi pejabat karier berprestasi dan kompeten di bidangnya tidak mendapatkan ruang promosi jabatan atau diberhentikan mendadak hanya karena tidak loyal terhadap rezim oligarkhi partainya.

Ketiga, menghitung ulang proporsi jumlah pegawai honorer pemerintah daerah dengan perencanaan relokasinya ke sejumlah perusahan swasta di Indramayu dengan pola bangunan kerjasama bersifat _win win solution_ agar selain beban APBD semakin ringan dan pada saat yang sama para honorer mendapatkan take home pay yang lebih layak di perusahan tersebut.

Tentu untuk membuka kemungkinan bagi daya serap tenaga kerja warga Indramayu yang lebih besar perlu perampingan proses birokratis dan menjauhkan dari tangan titipan saham tidak sehat bagi arus masuk investasi. Inilah problem birokratis dan mentalitas pejabat selama ini tak terurai arus investasi stagnan dan mampet masuk ke Indramayu.

Keempat, dari perampingan di atas itulah antara lain beban anggaran dapat direlokalisasi ke belanja publik untuk infrastruktur dasar (jalan, irigasi,rehab puskesmas, sekolah dan lain-lain) dan belanja hibah ke guru madeasah,  ormas-ormas, yayasan pendidikan dan masjid secara wajar, layak dan tidak ditarik ulur pencairannya untuk kepentingan rezim partai politiknya.

Variabel-variabel lain untuk turunan visi besar di atas tentu dapat dideskripsikan lebih detail dengan mempertimbangkan dinamika tantangan  sosial masyarakatnya lewat rancang bangun perencanaan berbasis kebutuhan bukan bersandar pada kepentingan proyek dan agenda populisme politik elektoral rezim penguasa.

Penulis terus terang tidak dalam posisi yakin petahana dan rezim berkuasa saat ini mampu melakukan terobosan inovatif di atas karena terlalu dalam.dan kuatnya sandra politik tambal sulam dan tukar tambah kepentingan menjeratnya,  terlalu.nyaman menikmatinya dan terbukti IPM nya mangkrak paling buncit wilayah III Cirebon.

Di sisi lain, penulis pun ragu akan keberanian politik kandidat bupati dari poros perubahan yang minim pengalaman politik dan kematangan personal kepemimpinannya kecuali jika Dewa bersedia menjadi advisor politiknya atau malah lebih kompatibel turun langsung mengeksekusi visi dan gagasan besarnya di atas untuk masa depan Indramayu yang religius sejak dari pikiran, perkataan hingga perbuatan. Bukan regilius yang bombastis di ruang publik.

Semoga bermanfaat.