Wakil Walikota Singkawang Ajak Ormas/LSM Terlibat Dalam Pembangunan Daerah

Pontianak, Inako –

Wakil Wali Kota Singkawang, Irwan mengajak organisasi masyatakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan daerah. Untuk itu, ia meminta Ormas dan LSM untuk menguasai semua persoalan yang ada di daerah.

Dengan itu, kata Irwan, LSM, Ormas dan Pemerintah bisa merumuskan jalan keluar yang tepat untuk setiap permasalahan yang ada di daerah, khususnya Singkawang.

"Perlu saya kemukakan, bahwa eksistensi sebuah organisasi akan diakui masyarakat jika mampu melakukan upaya-upaya pemberdayaan dan penyadaran masyarakat dan berbagai kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat," kata Irwan di Singkawang, Rabu.

Untuk itu, dia berharap agar Ormas dan LSM dapat menjadi motor penggerak bagi terlaksananya suasana kondusif dalam pembangunan Kota Singkawang.

Menurutnya, eksistensi keberadaan Ormas sebagai wadah berserikat dan berkumpul adalah perwujudan kesadaran dan tanggung jawab kolektif warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Ormas/LSM merupakan potensi masyarakat secara kolektif, yang harus dikelola sehingga tetap menjadi energi positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

"Untuk itu Negara berkewajiban mengakui keberadaannya dan menjamin keberlangsungan hidup Ormas/LSM," tuturnya.

Di sisi lain, katanya, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap warga negara baik secara individu maupun kolektif, berkewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain.

"Dalam konteks itu, Negara berkewajiban dan harus mampu mengelola dan mengatur keseimbangan, keharmonisan dan keselarasan antara hak dan kebebasan individu dengan hak dan kebebasan kolektif warga Negara," katanya.

Terlebih, lanjutnya, kita semua menyadari bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan yaitu tata kelola pemerintahan yang baik.

"Tentunya untuk mencapai hal tersebut terdapat tiga pilar yang harus terpenuhi yaitu masyarakat, pemerintah, dunia usaha/swasta dan tokoh-tokoh perorangan atas private," jelasnya.

Oleh karenanya, dalam pelaksanaan pembangunan menuju tata kelola pemerintahan yang baik, ketiga pilar tersebut bukan dalam posisi yang saling melemahkan, melainkan saling bersinergi dan memperkuat dengan peran dan kedudukan masing-masing.

"Dan pemerintah berusaha terus mendorong agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan semakin baik," katanya.