Walikota Tarakan : Tatakelola Yang Baik Dan Benar Harusnya Tidak Seperti Itu

Tarakan,Inako

Bangayo sebagai salah satu pusat kuliner di kota Tarakan seperti kita ketahui berada dibadan jalan yang merupakan jalan milik provinsi. Menurut undang-undang no 22 tahun 2009 tertuang di pasal 20 ayat 1b yang berbunyi pemerintah provinsi untuk jalan provinsi. Dimana yang dapat menyelenggarakan kegiatan yang berkesinambungan adalah pemerintah provinsi. Seperti yang kita ketahui di kota Tarakan terdapat 8 ruas jalan milik provinsi salah satunya adalah jalan Gajah Mada yang mana saat ini tengah digunakan sebagai tempat berjualan atau yang kita kenal dengan nama Bangayo.

Mengenai pelanggaran yang terjadi Walikota Tarakan, Khairul menyatakan ia telah bersurat sebelumnya kepada pihak provinsi dalam hal ini adalah pohak Dishub Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 16 Mei 2019 dan dibalas oleh Dishub Kaltara pada tanggal 10 juni 2019 dan mensetujui juga mendukung penuh kegiatan tersebut.

Namun pada tanggal 31 oktober 2019 kembali pemkot Tarakan mendapat surat dari Dishub yang berisi pencabutan izin dan permintaan surat izin ulang ke gubernur. Mengenai hal ini Walikota Tarakan belum memberikan konfirmasi terkait hal itu. Saat dikonfirmasi mengenai penggunaan jalan yang menyalahi undang-undang, Walikota mengatakan "Sampai saat ini Pemkot tidak pernah menerima surat gubernur, yang ada adalah surat dari Kadishub Propinsi mencabut ijin pertama dan minta ijin ulang ke gubernur. Tapi persoalannya , surat itu datang setelah Bangayo operasional (diresmikan 12 Oktober 2019), sementara suratnya tertanggal 31 Oktober dan kami terima sekitar tgl 3 November, tatakelola pemerintahan yang baik dan benar semestinya tidak seperti itu. Artinya sebelum ijin diterbitkan sudah harus dipertimbangkan benar-benar" ungkapnya.

Hingga berita ini turun Bangayo masih beroperasi seperti biasa dari jam 18.00 wita hingga 21.00 wita didepan KKMB Tarakan, Kalimantan Utara.

Simak Videonya jangan lupa "klik Subscribe and Like" Untuk NKRI Hebat