Atasi Ketimpangan Ekonomi Nasional, IPB Dituntut Ciptakan Inovasi di Sektor Pertanian

Jakarta, Inako

Kemiskinan dan ketimpangan perekonomian nasional merupakan sebuah kenyataan yang menuntut tanggung jawab semua pihak untuk mengatasinya.

Untuk mengatasi kemiskina dan ketimpangan itu, inovasi pertanian menjadi salah satu hal yang harus dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta.

Perguruan tinggi dinilai sebagai lembaga yang mumpuni untuk memelopori penciptaan inovasi dalam bidang pertanian guna mengatasi kemiskina dan ketimpangan ekonomi yang ada.

Terkait hal itu, perguruan tinggi seperti Institut Pertanian Bogor (IPB) dinilai sebagai lembaga pendidikan yang sangat kompeten untuk menciptakan model bisnis baru dalam bidang pertanian di Indonesia.

Karena itu, Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro menginginkan Institut Pertanian Bogor menciptakan model bisnis baru sektor pertanian, yang bisa berkontribusi mengatasi kemiskinan dan ketimpangan perekonomian nasional.

"Coba pikirkan new business model untuk sektor pertanian Indonesia sehingga membuat petani bangga menjadi petani karena benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi mereka," kata Bambang Brodjonegoro dalam Seminar Nasional yang digelar Sekolah Bisnis IPB di Jakarta, Sabtu.

Dalam seminar yang juga disertai pelepasan alumni baru dari Sekolah Bisnis UPB, Bambang juga mengutarakan harapannya agar para alumni setelah menyelesaikan pendidikannya bisa berkontribusi kepada kemajuan bangsa dan negara.

Menristek juga mengharapkan mahasiswa bila sudah melewati tahap S3 dapat terus melakukan penelitian yang mengoptimalkan perekonomian bangsa karena ujung tombak riset adalah mereka yang bergelar doktoral.

Model bisnis baru sektor pertanian, ujar dia, merupakan hal yang penting karena meski pertanian adalah sektor yang menyumbang tenaga kerja paling besar, tetapi petani termasuk bagian dari kelompok miskin terbesar di Tanah Air.

Untuk itu, Bambang berpendapat bahwa model bisnis baru pertanian akan bisa mengeluarkan kalangan petani dari kondisi kemiskinan, tidak hanya dengan mengandalkan bantuan pemerintah, tetapi juga model bisnis yang efektif diterapkan untuk benar-benar berkesinambungan untuk mengentaskan kemiskinan.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam periode 2019-2024  akan berfokus  membenahi pendidikan vokasi sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional di berbagai daerah.

"Vokasi ini menjadi tujuan utama agar kualitasnya meningkat," kata Asisten Deputi Ketenagakerjaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yulius dalam dalam diskusi yang digelar Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tentang "Merumuskan Hubungan Ketenagakerjaan di Era Digital" di Jakarta, Kamis.