JK Beri Skor 5 Penegakan Hukum di Era Pemerintahan Jokowi

Jakarta, Inako

Jusuf Kalla (JK), Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, memberikan penilaian tajam terhadap penegakan hukum di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Dalam pandangannya, JK sejalan dengan pandangan calon presiden Ganjar Pranowo yang memberikan skor 5 untuk penegakan hukum di Indonesia.

Menurut JK, skor 5 tersebut pantas diberikan mengingat beberapa peristiwa terkini yang mencerminkan kondisi penegakan hukum. "Pak Ganjar memberi nilai 5, dan saya kira mungkin kita sependapat, terutama melihat suasana akhir-akhir ini. Ini sangat menentukan bagi masa depan bangsa, sangat penting," ujar JK usai pertemuan dengan Ganjar di kediamannya pada Minggu (19/11).

BACA JUGA: Mahfud MD Ajak Warga Madura Pilih Pemimpin yang Bersih dan Tidak KKN

JK menegaskan keinginannya untuk menjaga keamanan bangsa dan negara, sebagai syarat utama dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Namun, ia menekankan bahwa keadilan dan netralitas harus menjadi landasan utama dalam proses tersebut.

"Jika tidak, maka bangsa ini akan menghadapi masalah," tambahnya.

BACA JUGA: Ganjar-Mahfud Kunjungi KWI, Paparkan Visi Misi di Hadapan Wali Gereja Indonesia

JK juga menyuarakan pandangannya bahwa visi Indonesia Emas 2045 mungkin tidak akan terwujud jika Pemilu 2024 dipengaruhi oleh ketidaknetralan pemimpin dan aparat negara.

Sebelumnya, Ganjar memberikan penilaian 5 untuk pemerintahan Jokowi, terkait putusan Mahkamah Konstitusi mengenai usia capres-cawapres. Ganjar menilai bahwa kejadian tersebut mengakibatkan penurunan persepsi publik terhadap pemerintah, yang sebelumnya terlihat tegas namun kini berubah akibat peristiwa terakhir.

BACA JUGA:  Komisi III DPR Siap Bentuk Panja Netralitas Polri

Ganjar juga menyoroti penurunan nilai penegakan hukum di Indonesia, sebelumnya dinilai antara 7 hingga 8, yang kini mengalami penurunan akibat rekayasa dan intervensi yang terjadi.