Kemiskinan di Indramayu Tanggung Jawab Siapa?

Hila Bame

Tuesday, 24-01-2023 | 10:49 am

MDN
H. Adlan Daie

 


Oleh : H. Adlan Daie
Pemerhati politik dan sosial keagamaan

JAKARTA, INAKORAN

Kemiskinan dalam pandangan Sutjipto Wirosardjono, maestro ahli statistik Indonesia dan seorang kolumis tetap di harian "Kompas" era tahun 1990  - bukan soal angka angka "statis" tak "bernyawa" melainkan sebuah pesan seberapa besar tingkat "rasa malu" para pejabat bertanggung jawab atas "amanat penderitaan rakyat" miskin di bawah yurisdiksi kepemimpinannya.


Dalam konteks itulah penulis menyikapi angka angka kemiskinan di Indramayu yang dipaparkan seorang jurnalis senior kepada penulis mulai soal kategori dan definisi kemiskinan ekstrim, struktural, kultural, varian miskin kota dan desa termasuk perbedaan level kemiskinan di Indramayu yang dipublish "CirebonRaya" dan "Pikiran Rakyat"  (16/12/2022) dengan sudut pandang berkebalikan satu sama lain.

Dr. Masduki Duriyat, Dosen IAIN Syech Nurjati Cirebon mengkonstruksi "gap" dan disparitas Indramayu sebagai lumbung padi nasional yang selalu dibanggakan tapi nasib mayoritas para petaninya adalah potret sebuah ironi sosial ("Pikiran Rakyar", 14/12/2022). Iironisnya hanya menjadi angka angka perencanaan dan dipidatokan para pejabat dengan cara cara narsis memuji-muji diri.


Di era rejim politik elektoral persoalan "angka" kemiskinan bisa dengan mudah menjadi "angka politis", naik dan turun tergantung parameter dan sudut pandang yang paling "surplus" bagi pencitraan politis. Bagi bagi bansos solusi instan untuk "meng exit" jumlah angka miskin dari garis batas  kategori "miskin ", bukan problem akar kemiskinannya kecuali bermanfaat dalam keadaan "darurat yang memaksa".


Pertanyaan mendasar dari problem kemiskinan itu bukan sekedar soal "angka  angka" kemiskinan melainkan mengutip pandangan Sutjipto Wirosardjono di atas tentang siapa paling bertanggung jawab untuk mengentaskan kemiskinan itu dalam konteks penyelenggaran pemerintahan modern dan bagaimana konstruksi indikatif desain program keberpihakannya?


Di sini lah letak tanggung jawab politik bupati dan DPRD sebagai pejabat politik yang dipilih rakyat dengan "legal standing" unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam konteks ini dalam program pengentasan kemiskinan di Indramayu.

Bupati dan DPRD dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya adalah dua institusi politik berkedudukan setara diberi mandat mengelola dana rakyat dalam desain APBD.


Relasi politik bupati dan DPRD dengan rakyat dalam sistem demokrasi mengutip teori Francis Fukuyama adalah relasi "democratic accountability". yakni meletakkan jabatan politiknya bukan "mengatur" rakyat mengikuti selera politik pejabatnya melainkan "tasharruful imam 'ala al roiyah manutun bi maslahah", mendistribusikan APBD dalam policy untuk sebesar besarnya maslahat publik.


Dalam konstruksi inilah kegagalan pengesahan APBD Indramayu 2023 dapat dibaca "kelalaian tak terhingga" dari  "political apointee", para pejabat politik yang dipilih rakyat. APBD ibarat hulu air jika keruh akan mengalir jauh aliran "keruhnya" ke kanal kanal ruang publik yang menyesakkan dada. 


Kemuliaan pejabat politiik bukan berapa banyak dapat penghargaan, bukan berapa jumlah kouta pujian yang diterimanya dan bukan berapa kali "viral" foto- foto selfi bagi bagi bansos melainkan seberapa mampu kelegaan hati mereka "ditagih" janji janji politiknya untuk ditunaikan.

Di titik itulah nilai kemulian pejabat politik bertahta di istana hati rakyat seperti pandangan politik moral  Imam Al Mawardi, penulis kitab "Al Ahkam Al Sulthoniyah" (prinsip prinsip moral kekuasaan).

 

 

TAG#ADLAN, #INDRAMAYU, #KEMISKINAN

125384109

KOMENTAR