Konsep Presisi Kapolri Baru dan Tanggapan Para Pakar

Jakarta, INAKORAN

Diskusi mengambil tema: Tantangan Kapolri Baru diselenggarakan oleh Aliansi Wartawan Jakarta, Rumah Kebudayaan Nusantara dan Kongres Rakyat Flores, mengambil tempat di kawasan Antasari Jakarta Selatan,  Sabtu (23/1/21).

Pelayanan yang masih berbelit-belit, ucapan anggota yang arogan, adanya pungli di berbagai sektor pelayanan, kekerasan dalam penyelesaian masalah, penanganan kasus tebang pilih, dan perilaku lainnya yang menyebabkan kebencian di masyarakat,” merupakan tantangan Jenderal Polisi Listyo Sigit, Kapolri baru menggantikan Idham Azis yang memasuki masa purnabhakti pada 25 Januari 2021. 

Dr Emrus Sihombing, Dosen Pascasarjana dari Universitas Pelita Harapan (UPH) berharap pada jajaran Polri,  agar kedepan perlu mendahulukan komunikasi yang cermat sebelum kejadian terjadi, bukan sebaliknya.

Hal ini penting, lanjut Sihombing, agar publik memahami apa saja langkah strategis yang telah dilakukan oleh polri terkait penegakkan hukum yang adil di masyarakat. Sihombing mengambil contoh komunikasi yang dibangun Kahumas Mabes Polri sudah bagus terlebih langkah-langkah komunikatif yang dinahkodai oleh Irjen. Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono, namun pada level Polda  belum optimum, tandas Sihombing

BACA: 

Uji Kepatutan dan Kelayakan Kapolri Minim Evaluasi HAM

Sementara Rikard Bagun, Dirut Kompas TV, mendorong Polri bahwa; komunikasi tidak hanya pada tingkat verbal. Bagun mengakui, Polri telah melakukan banyak hal kepada masyarakat Indonesia, dengan langkah penegakkan hukum yang adil, meskipun masih ada protes dari beberapa kalangan masyarakat, tegas pria berpalet Master of Science  dari Massachusetts Institute of Technology atau MIT, Amerika Serikat (AS),  tersebut. 

Polri perlu dikritisi, namun dipihak lain, Polri  perlu juga diapresiasi, didukung publik dalam mengurai persoalan ketertiban guna menciptakan kondutivitas kawasan sebagai syarat pembangunan bangsa, terang Bagun yang juga Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu. 

Partisipati publik, lanjut Bagun sangat diperlukan menuju outcome Polri yang presisi. Pointer-pointer  mulai dari media, LSM, tokoh masyarakat, akademisi dan para milenial yang menjadi penerus bangsa di masa depan sangat dibutuhkan saat ini untuk kemajuan bangsa dan stabilitas ekonomi kawasan.

Dr. Benny Mamoto, Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional  (Kompolnas) yang hadir sebagai salah satu narasumber diskusi, menyampaikan bahwa tantangan Polri kedepan semakin berat ditengah kemajuan teknologi informasi saat ini, ujarnya. 

Setiap masukan publik, Polri pasti menanggapi dengan cepat sambil berkolaborasi dengan stakeholder anak bangsa dan resolusi perubahan dari Kapolri yang baru dalam pelayanan kepada masyarakat,  tandas Mamoto, Dosen Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian-Universitas Indonesia, itu.