Laporan PBB: Sebanyak 20% Makanan Yang Diproduksi Terbuang Selama Tahun 2022

Jakarta, Inakoran

Hampir seperlima dari makanan yang diproduksi secara global pada tahun 2022 terbuang, sementara sekitar sepertiga umat manusia menghadapi kelaparan.

Melansir Kyodo News, sebuah laporan badan PBB, baru-baru ini menjelaskan, dari 1,05 miliar ton sampah makanan, sekitar 60 persennya berasal dari rumah tangga, sedangkan sektor jasa makanan dan ritel masing-masing menyumbang sekitar 28 persen dan 12 persen, menurut Laporan Indeks Sampah Makanan dari Program Lingkungan Hidup PBB.

Laporan yang dirilis pada akhir Maret itu, muncul ketika badan PBB tersebut sedang melacak kemajuan negara-negara dalam mengurangi separuh limbah makanan pada tahun 2030 berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Namun angka tersebut memburuk dibandingkan 931 juta ton sampah pada tahun 2019 dalam laporan sebelumnya yang diterbitkan pada tahun 2021.

Sampah makanan di Jepang berkurang sebesar 31 persen pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2008, ketika data pembanding tersedia, menurut laporan tersebut.

Jepang merupakan salah satu dari empat negara di Kelompok 20 (G20) serta Uni Eropa yang memiliki perkiraan limbah yang sesuai untuk melacak kemajuan menuju tahun target, kata laporan itu.

Rata-rata, setiap orang membuang 79 kilogram makanan setiap tahunnya, setara dengan 1,3 kali makan per hari bagi orang-orang di dunia yang terkena dampak kelaparan, dan diperkirakan 29,6 persen populasi global menghadapi kerawanan pangan, katanya.

Masalah ini juga berdampak pada iklim, karena data terbaru menunjukkan bahwa kehilangan dan limbah makanan menghasilkan 8 hingga 10 persen emisi gas rumah kaca global tahunan, hampir lima kali lipat emisi sektor penerbangan, katanya.

“Hal ini tidak hanya merupakan masalah pembangunan yang besar, namun dampak dari limbah yang tidak diperlukan juga menyebabkan kerugian besar terhadap iklim dan alam,” kata Direktur Eksekutif UNEP Inger Andersen dalam siaran persnya.

Negara-negara G20 dapat mengambil peran utama dalam kerja sama internasional dan pengembangan kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut, dan dapat berbagi keahlian mereka dengan negara-negara yang baru mulai menangani masalah ini, kata laporan tersebut.