Masyarakat Adat Dayak Titipkan Sejumlah Aspirasi kepada Ganjar Pranowo

Pontianak, Inako

Suasana tak terduga mewarnai kunjungan Ganjar Pranowo ke Pontianak, Kalimantan Barat, ketika Calon Presiden (Capres) tersebut secara spontan bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat adat Dayak, Minggu (26/11/2023). Pertemuan yang diluar jadwal resmi ini ternyata menjadi wadah bagi masyarakat adat untuk menyampaikan sejumlah aspirasi yang dianggap penting untuk dituntaskan oleh pasangan Ganjar-Mahfud, jika kelak terpilih memimpin Indonesia.

Beberapa isu hangat yang dibahas meliputi persoalan infrastruktur, perkebunan sawit, dan pertambangan yang dianggap merampas hak ulayat masyarakat. Salah satu representatif masyarakat adat, Kimha, menyoroti kebutuhan peningkatan sumber daya manusia (SDM) di kalangan masyarakat Dayak, khususnya di Kalimantan Barat.

BACA JUGA: Di Hadapan Anak Muda Pontianak, Ganjar: Cita-cita Indonesia Emas 2045 Akan Terwujud

Kimha mengemukakan keprihatinan bahwa meski banyak masyarakat adat Dayak yang memiliki gelar, termasuk dokter dan professor, hingga kini tidak ada satu pun yang dipercaya oleh negara dan pemerintah untuk terlibat dalam proyek IKN.

"Kami pemuda adat Dayak merasa sedikit prihatin, tidak ada perwakilan kami di posisi pimpinan atau bahkan kepala seksi. Ini adalah suara prihatin kami," ungkapnya.

BACA JUGA: Ketua Bawaslu Ingatkan TNI-Polri Jaga Netralitas Pemilu

ermasalahan ekonomi juga menjadi sorotan. Kimha menjelaskan bahwa investasi yang masuk tidak memberikan dampak perbaikan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Dayak, terutama dalam hal plasma. Petani plasma dengan lahan 1 hektar dan usia kebun 15 tahun hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300 ribu per bulan, sementara perkebunan inti menguasai HGU hingga ke kampung-kampung, menciptakan ketidakpastian bagi generasi muda di masa depan.

Lasarus, Pembina Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Barat, menambahkan aspirasi terkait pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan daerah tidak akan selesai tanpa keterlibatan pemerintah pusat.

Ganjar Pranowo, dengan sikap responsifnya, menanggapi keluhan tersebut dengan menggarisbawahi fokusnya pada pengembalian hak masyarakat adat, terutama dalam pengelolaan tanah.

BACA JUGA: Ganjar Akan Melanjutkan Pembangunan IKN

"Satu itu hak atas tanahnya, kemudian keterlibatan masyarakatnya. Maka kemudian dibutuhkan pembangunan SDM yang bisa diakselerasi," tegas Ganjar.

Ganjar juga menyoroti pentingnya peningkatan akses pendidikan yang mumpuni bagi masyarakat adat, sejalan dengan program pembangunan SDM yang diusungnya. Dengan melibatkan pusat, diharapkan program ini dapat berjalan secara sinergis dan memberikan dampak positif yang nyata.

Pertemuan tidak terjadwal ini tidak hanya membuka ruang dialog antara Ganjar dan masyarakat adat Dayak, tetapi juga menjadi forum untuk mendiskusikan persoalan hak ulayat, rentang kendali, dan pengelolaan pemerintahan daerah di Kalimantan Barat yang memiliki cakupan wilayah yang luas.