Menko Airlangga: Pemda Segera lakukan Digitalisasi Pelayanan Ekonomi

JAKARTA, INAKORAN

MENTERI Koordinator Ekonomi Airlangga mengatakan penting segera dilakukan oleh pemerintah daerah melakukan transformasi ekonomi digital sesuai dengan tantangan global saat ini.

Mewujudkan digitalisasi pada setiap  bidang pelayanan adalah bagian dari agenda setelah G20, jelas Airlangga  selaku Ketua Pengarah Satuan Tugas P2DD dalam Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2022 di Jakarta  (6/12/2022).

Tujan Satgas TPP2DD

Sedikitnya ada 4 tujuan TP2DD yaitu meningkatkan akses keuangan masyarakat, mempercepat dan memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, pemanfaatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Perekonomian global saat ini tengah mengalami perlambatan dan diproyeksikan akan tumbuh sebesar 3,2 % pada 2022 dan 2,7% pada 2023.

Kecenderungan ini juga diperlihatkan Purchasing Managers’ Index Indonesia yang kembali melambat, meski masih dalam zona ekspansi yakni sebesar 50,3 pada bulan November, dimana bulan sebelumnya berada pada angka 51,8.

baca:  Airlangga: Jepang-Indonesia Jalin Kerja sama Mitigasi Perubahan Iklim

Di sisi lain, tingkat inflasi pasca kenaikan BBM bulan September lalu telah memperlihatkan penurunan dan menyentuh 5,42% (yoy) pada bulan November.

Sementara itu, keberlanjutan momentum pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,72% pada triwulan III-2022 juga terus di jaga Pemerintah, termasuk dengan mengakselerasi transformasi ekonomi digital.

Urgensi transformasi ekonomi berbasis digital juga tercermin dari isu prioritas yang diusung dalam Presidensi G20 Indonesia.

Bahkan dalam Keketuaan ASEAN 2023, Indonesia menjadikan Digital Ekonomi Framework Agreement sebagai salah satu target yang ingin dicapai.

Dalam skema Digital Ekonomi Framework Agreement, Indonesia juga telah menyiapkan QRIS yang interoperable antar negara-negara ASEAN.

Dengan penggunaan QRIS secara regional, kebutuhan terhadap dollar diharapkan akan menurun dan sekaligus memperkuat cadangan devisa nasional.

Menko Airlangga juga mendorong Satgas P2DD dan Tim P2DD untuk memperkuat koordinasi di pusat dan daerah guna mendorong digitalisasi, khususnya percepatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah (Pemda).

Sesuai hasil sejumlah kajian, Pemda yang menggunakan elektronifikasi transaksi mengalami kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 11,1% per tahun.

baca:  

80 Petambak Udang Ekspor Situbondo dapat Kincir Air dari LPEI Kemenku

“Kami juga mengapresiasi P2DD bersama timnya sudah on track mencapai target di tahun 2021 dan 2022. Di tahun 2023 P2DD menargetkan 65% Pemda masuk dalam kategori digital. Dengan ini saya tentu mengharap dukungan gubernur, bupati, dan walikota dan TP2DD ini menjadi besar dan menjadi penting,” ujar Menko Airlangga.

Dengan tingkat partisipasi mencapai 479 Pemda (88,38%) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebanyak 27 Bank (100%), dalam Rakornas tersebut juga diberikan penghargaan kepada TP2DD di tingkat provinsi, kota dan kabupaten untuk wilayah Sumatera, Jawa-Bali, dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) serta BPD terbaik.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir selaku Ketua Pelaksana Satgas P2DD menyampaikan bahwa Pemda dibagi menjadi 3 wilayah untuk mendorong terciptanya level playing field.