Menko Muhadjir Targetkan Angka Stunting Turun Menjadi 14 Persen pada 2024

Jakarta, Inakoran.com

Stunting masih menjadi momok bagi bangsa Indonesia. Namun, angkanya sudah semakin menurun. Pada tahun 2022, prevelansi stunting menyisakan 21,6 persen.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) saat mendampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin Rapat Koordinasi Nasional terkait Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 di Istana Wakil Presiden, pada Jumat (6/10).

BACA JUGA: Menko Muhadjir: Generasi Muda Mesti Kuasai Teknologi Digital

Karena hal tersebut, Muhadjir memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang terlibat atas berbagai aksi nyata yang telah dilakukan.

Dia berharap pada tahun ini, angka stunting bisa turun 3,8 persen dan pada tahun 2024 prevelansi stunting menyisakan 14 persen.

"Kita berharap tahun ini dapat kita turunkan 3.8 persen sehingga  target  14 persen  di tahun 2024 dapat kita wujudkan," ujar Muhadjir. 

Muhadjir menjelaskan, terdapat sejumlah catatan dari hasil  monitoring terpadu yang dilakukan Kemenko PMK besrama Kementerian dan Lembaga di 14 Provinsi Prioritas stunting sebagai tindak lanjut dari  Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem yang telah dilakukan di seluruh provinsi sebelumnya

Diantaranya adalah perlu peningkatan penggunaan dana alokasi khusus untuk penyediaan alat antropometri dan USG, pelatihan kader dalam penggunaan alat antropometri yang masih perlu digencarkan, serta perlunya mendorong pelaksanaan PMT pangan lokal.

BACA JUGA: Soroti Foto Ketua KPK Firli Bahuri dan Mentan SYL, ART Ajak Semua Pihak Jaga Muruah KPK

Selain itu, Muhadjir juga menyoroti anggaran desa dan kelurahan masih perlu dimaksimalkan untuk mendukung intervensi sensitif dan intervensi spesifik yang dilakukan.

Dia juga mengungkapkan, terdapat beberapa daerah yang masih belum memaksimalkan fungsi Tim Percepatan Penurunan Stunting dan Tim Pendamping Keluarga untuk membantu menyelesaikan persoalan stunting.

Terkait masalah stunting ini, Muhadjir menyinggung wilayah Papua yang menurut dia memerlukan perhatian khusus, seperti perlunya intervensi pemerintah pusat secara langsung mengenai jumlah tenaga kesehatan, pemetaan kondisi kesehatan, serta intervensi penyediaan air minum dan sanitasi yang layak.

“Sejumlah catatan ini perlu diperhatikan bersama untuk lebih menekan prevalensi stunting di sisa kerja tahun depan. Semua harus bergerak, cepat, dan terukur. Manfaatkan dengan maksimal semua sumber daya yang dimiliki,” ucap Muhadjir.