Pilpres 2024 Tanpa Kandidat Perempuan, Ujian Demokrasi

Hila Bame

Monday, 23-01-2023 | 14:08 pm

MDN

 

Oleh. : H. Adlan Daie
Pengajar di Pesantren Al Mukminien Indramayu Jawa Barat.

JAKARTA, INAKORAN


Dalam data hasil survey opini publik yang dirilis sejumlah lembaga survey tampaknya belum ada satu pun tokoh politik perempuan yang "layak jual", tidak kompetitif dan masih jauh di bawah dominasi elektabilitas capres laki laki dari daftar 10 capres yang diandaikan maju dalam kontestasi pilpres 2024.  Inilah yang melemahkam posisi politik perempuan dalam kontestasi pilpres 2024.


Meskioun begitu menurut Prof Ronnie Higuchi Rusli, pakar IT, Statistik dan guru besar UI hasil survey dari lembaga manapun yang dipublish di media publik tidak sepenuhnya "layak dipercaya" jika tidak transparans ke publik tentang sumber pendanaan, perhitungan sampling,  methodologi dan post audit penggunaan dana. "Karena kepentingan publik harus terbuka", tuturnya.


Terlepas dari problem dinamika elektoral politik di atas yang tidak bersifat "statis" dan dapat diperjuangkan dengan kerja kerja politik terukur sesungguhnya menghadirkan capres perempuan dalam pilpres 2024  bukan soal "siapa" melainkan apa urgensinya dalam perspektif kebutuhan kehidupan berbangsa ke depan dalam proses pematangan demokrasi.


Demokrasi adalah perjuangan kesetaraan dan keadilan. Dalam konteks gender Bung karno dalam bukunya "Sarinah" (1947) meletakkan posisi perempuan dalam perjuangan republik Indonesia bukan gerakan "emansipasi" akan tetapi perjuangan kesetaraan dan keadilan untuk kemajuan masyarakat bangsa dan negara republik Indoneaia sendiri.


Menurut Bung karno "banyak sekali pergerakan pergerakan kita kandas di djalan oleh karena keadaannja wanita kita" . Bahkan  "djikalau tidak dengan mereka (wanita) kemenangan ta' mungkin kita tjapai", demikian tulis Bung dalam buku "Sarinah" di atas.


Konstruksi pandangan visioner Bung karno di atas dalam konteks kekinian minimal terdapat sejumlah argument untuk mengaffirmasi mengapa tokoh perempuan menjadi penting untuk tampil dalam kepemimpinan nasional melalui ajang kandidasi capres 2024.


Pertama, dari sisi pandangan keagamaan paling tidak menurut Nahdlatul Ulama (NU)  dan Muhammadiyah, dua ormas Islam terbesar dan rujukan keagamaan  mayoritas muslim di Indonseia tidak ada hambatan "doktrin" agama (Islam) dalam konteks memajukan perempuan dalam kontestasi kepemimpinan nasional.


Hasil survey lembaga "KedaiKopi" mengaffirmasi trend positif akseptabilitas dan tingkat penerimaan publik atas kandidat capres perempuan. Dari sebesar  34,2 persen di bulan novermber 2021 menjadi  55,4 persen pada agustus 2022. Artinya publik makin terbuka dalam penerimaan terhadap kandidasi capres perempuan.


Kedua, dari aspek keadilan gender mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 jumlah penduduk perempuan di Indonesia mencapai 49,76%. Ini menunjukkan bahwa   menghadirkan kandidat capres perempuan dalam kontestasi pilpres.2024 adalah sebuah keniscayaan dalam perjuangan demokrasi dibaca dari agregat populasi pemilih perempuan diatas.


Ketiga, dari aspek demokrasi itu sendiri menghadirkan capres perempuan dalam kontestasi pilpres 2024 akan menghadirkan warna baru yang lebih beragam dalam gagasan tentang kesejajteraan perempuan, proteksi atas kekerasan dalam rumah.tangga (KDRT),   pengentasan kemiskinan perempuan akibat dominasi.kultur patriarkal dan dampak kulutural dan struktural turunannya.


Dalam perspektif tiga variabel di atas kehadiran perempuan dalam kandidasi capres bukan sekedar gerakan emansipasi dan kepentingan perjuanngan gender melainkan kepentingan perjuangan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan dalam menghadapi tantangan golbal, yakni peran kepemimpinan perempuan yang visioner dan berperspektif gender.


Artinya penguatan dan peneguhan affirmatif atas  pentingnya menghadirkan perempuan dalam kontestasi capres 2024  haruslah dimaknai sebagai agenda bersama untuk  pematangan demokrasi dengan memperjuangkan kesadaran baru dalam hal meningkatkan tingkat akseptalitas dan penerimaan publik terhadap  kehadiran capres  perempuan .


Inilah ujian demokrasi dalam kontestasi pilpres 2024. Ini pula tanggung jawab konstitusional partai partai poltiik untuk menghadirkan capres perempuan - sekali lagi -  bukan soal "siapa" melainkan dalam kerangka menjawab tantangan kebutuhan berbangsa dan bernegara dalam sistem demokrasi yang berkemajuan ke depan.
 

 

 

TAG#PUAN MAHARANI, #ADLAN, #PDIP

125386516

KOMENTAR