Presiden Jokowi Soroti Program yang Tidak Sinkron, Angkat Contoh Bendungan dan Pelabuhan

JAKARTA, INAKORAN.com - Banyak program kerja pemerintah daerah yang tidak sinkron dengan program kerja pemerintah pusat, meskipun sudah ada rencana kerja pemerintah (RKP) yang disusun setiap tahun.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024).

“Tetapi, yang belum adalah sinkron atau tidak dengan rencana besar yang kita miliki. Ini yang belum. Maka sinkronisasi itu menjadi kunci,” ujar Jokowi.

Baca juga: Agar Bisa Bersaing dengan Singapura, Menko PMK Minta Kota Batam Entas Stunting

Presiden mengambil contoh soal pembangunan bendungan yang lagi gencar-gencarnya oleh pemerintah pusat, yang disertai dengan pembangunan saluran imigrasi primer.

Akan tetapi, pemerintah daerah tidak mendukung pembangunan itu dengan membangun saluran irigasi sekunder dan tersier.

"Irigasi sekunder dan tersier sampai ke sawah tak dikerjakan, airnya tak sampai ke sawah yang kita miliki," ujar mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu.

Baca juga: Jika Dipercaya, NasDem Pastikan Akan Utus Kader yang Terbaik untuk Bantu Prabowo-Gibran

Presiden Jokowi juga menyebut contoh lain seperti pembangunan pelabuhan. Pemerintah pusat sudah membangun pelabuhan, tetapi tidak didukung oleh infrastuktur yang baik, yang menjadi ranah pemerintah daerah.

"Ini yang namanya tidak sinkron dan tidak seirama. Semuanya harus in line dengan RPJMN, semua in line sampai ke daerah harus segaris.”

“Maka saya juga ingin ingatkan kepada kementerian juga kalau punya rencana disampaikan ke daerah yang ingin ketempatan," ujar Jokowi.

Baca juga: PDI-P: Pertemuan Megawati dan Prabowo Tidak Perlu Pakai Perantara