Quo Vadis Lembaga KSP ?

Jakarta, Inako

Pandemi Covid-19 suka tidak suka memunculkan efek domino ke segala penjuru. Salah satu yang terdampak cukup serius tentu saja adalah beban kerja pemerintah. Apalagi kita ketahui sampai saat ini grafik paparan virus corona masih belum menunjukkan penurunan dan tentu saja hal ini berdampak kerja besar pemerintah semakin berat ke depannya. Hal ini semakin terkonfirmasi dari penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa pada kuartal kedua ini pertumbuhan ekonomi kita minus 3,1%.  Ini suatu realita pahit yang harus kita terima dan hadapi bersama-sama.

Menurut pemerhati sosial politik dan pegiat media sosial Rudi S Kamri yang ditemui media, beban kerja Presiden Joko Widodo di periode kedua ini dipastikan semakin berat. Ancaman pertumbuhan ekonomi yang negatif dan inflasi ada di depan mata.

"Presiden Jokowi tentu saja harus menata ulang strategi besar pengelolaan pembangunan Indonesia. Pertanyaan singkatnya, apakah tim kerja Presiden saat ini sudah mampu mensuport Presiden dalam mengimplentasikan kebijakan-kebijakan Presiden dalam tantangan kerja yang semakin berat ini?" tanya Rudi S Kamri di Jakarta, Jum'at (19/06/2020)

Menurut Rudi S Kamri, kinerja para menteri dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju tentu saja dituntut jauh lebih solid dan lebih trengginas dibanding sebelum-sebelumnya. Koordinasi kerja antar para menteri harus lebih diperbaiki. 

"Karena saat ini hal itu masih merupakan kelemahan mendasar dari Kabinet Indonesia Maju. Presiden Jokowi harus berani mengganti Menteri yang tidak perform, karena tantangan kerja ke depan jauh berbeda dibanding saat awal Kabinet Indonesia Maju mulai bekerja delapan bulan yang lalu," ujar Rudi.

Lalu dalam konstelasi perubahan tantangan dan strategi kerja Pemerintah dalam tata kenormalan baru ini, dimana dan bagaimana seharusnya peran Kantor Staf Presiden (KSP)?

Menurut Rudi, kalau mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) nomor 83 tahun 2019, seharusnya peranan KSP amat sangat vital dan strategis dalam menciptakan "support sistem" bagi setiap kebijakan yang akan dan telah diambil oleh Presiden. Sebagai lembaga "delivery unit", seyogyanya KSP berperan sebagai dapur yang menggodok setiap keputusan dan kebijakan apapun yang akan diambil Presiden, sekaligus memastikan bahwa keputusan dan kebijakan tersebut telah dijalankan oleh kementerian dan lembaga yang terkait. KSP "baru" sungguh sangat berbeda fungsi dan perannya dibanding KSP "lama" pada pemerintahan Presiden Jokowi jilid 1.

"Kalau kita melihat sepuluh butir penugasan utama lembaga KSP pada pasal 3 Perpres nomor 83 tahun 2019, fungsi dan peranan lembaga KSP telah tertuang dengan sangat jelas dan detail. Pertanyaan selanjutnya adalah sudahkah saat ini Kepala Staf KSP sebagai conductor dalam tim kerja KSP berhasil mengorkestrasi atau memainkan peran dan fungsi strategisnya?" tanya Rudi selanjutnya.

"Dengan segala permohonan maaf harus saya sampaikan, sampai saat ini KSP masih belum menunjukkan peran dan fungsinya sebagaimana semestinya. Salah satu parameter ketidakoptimalan kerja KSP bisa dilihat bahwa sampai saat ini belum terlihat peranan KSP dalam mensuport secara maksimal kerja Presiden. Publik masih melihat Presiden seperti kehilangan dukungan dalam membuat keputusan dan kebijakan. Orkestrasi irama kerja KSP masih jauh dari harapan," ungkap Rudi.

Bahkan sampai detik ini menurut Rudi tata laksana dan struktur organisasi KSP belum tuntas dilakukan. Sebagai contoh Wakil Kepala Staf KSP belum ada.  Pejabat kedeputian KSP sampai saat ini belum terbentuk secara definitif. Saat ini Kepala Staf KSP bekerja hanya didukung oleh para Tenaga Ahli yang ternyata tidak semuanya bener-bener ahli dalam bidangnya. Dalam pandangan Rudi, ketidakmampuan Kepala Staf KSP dalam mengelola penatalaksanan organisasi KSP sejauh ini harus diakui sangat berpengaruh signifikan dalam menjalankan tugas, peran dan fungsinya.

"Dan sedihnya dalam kacamata publik, KSP saat ini hanya terlihat seperti lembaga yang mengakomodasi kepentingan beberapa kelompok kepentingan seperti partai dan tim sukses serta kelompok lain yang tidak semua mempunyai kualifikasi dan kapabilitas yang sesuai dengan tugas jabatannya. Mereka bekerja bukan atas dasar kapasitas diri tapi berdasarkan "endorser" yang membawanya ke dalam tubuh KSP. Orang-orang profesional tidak bisa kita pungkiri tetap ada di dalam organisasi KSP saat ini, tapi mereka terlihat hanya menjadi minoritas dalam Tim Kerja KSP. Dalam konstelasi seperti itu, bagaimana bisa diharapkan KSP bisa berperan seperti yang dibutuhkan Presiden?" ujar pria alumni IPB ini oratoris.

Menurut Rudi, stigma dan framing negatif dari publik ini seharusnya menjadi cambukan bagi KSP untuk berbenah. Rudi berharap setiap masukan untuk Pemerintah mudah-mudahan tidak dianggap sebagai kritikan yang destruktif, tapi bisa dilihat sebagai harapan dari rakyat yang mengharapkan Presidennya mendapatkan support kerja yang memadai. Karena menurut Rudi semua tahu betapa berat beban kerja Presiden pasca pandemi Covid-19. 

"Kita semua tidak ingin Presiden Jokowi gagal dalam menjalankan tugas pengabdiannya kepada negeri ini. Landasan kesuksesan di periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi harus semakin ditingkatkan bukan sebaliknya. Kita berharap kiranya pada akhir masa tugasnya, Presiden Jokowi bisa mewariskan catatan indah dalam tugas kepresidenannya," ujar Rudi S Kamri.

Untuk itu lanjut Rudi terkait dengan lembaga KSP, dirinya berharap kiranya Presiden Jokowi mempunyai perhatian penuh untuk merevitalisasi secara komprehensif. Sehubungan dengan hal tersebut Rudi member beberapa masukan kepada Presiden Jokowi terkait dengan lembaga KSP.

PERTAMA
Apabila Jenderal TNI (Purn) Moeldoko masih dipertahankan sebagai Kepala Staf KSP, harus didampingi oleh Wakil Kepala Staf KSP yang mempunyai kemampuan manajerial organisasi dan kepemimpinan yang mumpuni, kapabilitas komunikasi publik yang handal dan kemampuan pengelolaan strategi pembangunan yang komprehensif. 

KEDUA
KSP seyogyanya tidak diisi oleh para purnawiraan TNI dan pensiunan yang tidak kompeten dan hanya menambah birokasi yang tidak berbasis pada percepatan hasil. Saat ini kita tahu banyak purnawirawan dan pensiunan yang menjadi staf khusus Kepala Staf KSP dan beberapa Tenaga Ahli Utama.

KETIGA
Pengisian jabatan deputi haruslah sosok yang punya rekam jejak dan "success story" kepemimpinan yang handal, punya jam terbang tinggi pada bidang yang akan diemban dan punya jaringan antar lembaga yang kuat. Jangan sampai posisi deputi KSP diisi figur titipan yang berlatar belakang asosiasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau dosen atau jaringan tim sukses yang sama sekali tidak punya "core competence" di bidang yang dituju. Jika saat ini klasifikasi kelompok  tersebut yang diusulkan oleh Kepala Staf KSP kepada Presiden untuk jabatan Deputi KSP, saya menyarankan kepada Presiden Jokowi agar menunda pengisian jabatan di lingkungan KSP karena hanya akan menjadi beban bagi Presiden Jokowi. Jabatan setingkat kedeputian KSP harus diisi oleh sosok profesional yang mempunyai kapabilitas tinggi dan punya pengalaman yang sesuai dengan bidang yang akan diembannya.

KEEMPAT
KSP harus menjadi lembaga di bawah Presiden yang paling terpercaya khususnya oleh Presiden sebagai user-nya, sehingga posisi tawar  lembaga KSP menjadi semakin kuat dan berwibawa dengan unsur pimpinan yang kuat secara narasi, intelektualitasnya dan kemampuan komunikasi publiknya. Secara jujur harus kita akui saat ini strategi komunikasi publik istana masih relatif lemah. Sedangkan perencanaan dan pengelolaan strategi komunikasi lembaga kepresidenan adalah salah satu tugas utama dari KSP. Akibatnya terlihat Juru Bicara Presiden tidak bisa bekerja dengan optimal. Ditambah lagi ada beberapa Juru Bicara KSP yang sering tampil di depan media dengan kapasitas dan kemampuan komunikasi publik yang sangat lemah, tidak berbobot dan terkesan hanya ngotot tidak berkesimpulan serta tidak menjadi solutif bagi masyarakat bahkan terkesan tidak menguasai teknis operasional lapangan. Walaupun harus kita akui juga ada Juru Bicara KSP yang tampil cukup baik dengan kesantunan dan penguasaan materi yang baik.  Jika hal ini tidak diperbaiki sudah pasti akan memperburuk citra pemerintah Jokowi di mata rakyat. Figur di lingkaran utama Presiden seharusnya mempunyai kewibawaan yang menyejukkan, komunikatif dan mendukung kerja Presiden sebagaimana seharusnya.

Menurut Rudi kalau masukan ini diterima dan dijalankan oleh Presiden, dirinya yakin Presiden Jokowi akan mendapatkan Tim Support yang handal dalam mendukung tugas-tugas kenegaraannya. "Kita berharap KSP ke depan benar-benar bisa menjelma menjadi lembaga "think-thank"  Presiden yang kuat dan mumpuni seperti laiknya "West Wing Team" yang dimiliki oleh Presiden Amerika Serikat," pungkas Rudi.

Saat ditanya media mengapa seorang Rudi S Kamri terlihat begitu peduli dengan KSP? Karena menurut Rudi peran dan fungsi KSP saat ini begitu strategis dan vital dalam mendukung kesuksesan kerja Presiden Jokowi. "Kita berharap tata kenormalan baru pasca pandemi Covid-19 membawa berkah dan angin perubahan baru di tubuh lembaga KSP dalam mendukung sepenuhnya tugas-tugas Presiden Jokowi," harap Rudi.