92,85 Persen Anak Indonesia Telah Miliki Akta Lahir Nasional Lampaui Target, 9 Provinsi Masih Macet

MAU URUS AKTE KELAHIRAN  KLIK VIDEO BERIKUT

Jakarta, INAKORAN

Laporan Kinerja Direktorat Pencatatan Sipil (Capil), Direktur Capil Christina Lilik Sudarijati menyampaikan hingga 30 Agustus 2020, progres akta lahir nasional sudah mencapai 92,85 persen.

Angka ini melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Artinya, dari 79.964.264 jumlah anak Indonesia rentang usia 0-18 tahun, sebanyak 74.244.858 jiwa sudah memiliki akta kelahiran dan  sebanyak 5.719 406 anak yang belum memiliki akte kelahiran.

BACA: 

Info Rupiah Hari Ini, 1 Februari  2021

Pencapaian  ini tentu diapresiasi, telah terjadi peningkatan kinerja 26,86 %  sejak 2015 dimana posisi Indonesia di ASEAN menempati  urutan ke-5 dengan skor 66 persen, sementara negara dengan peduli tinggi diraih Thailand pada skor 95% menurut laporan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) 2015 silam terkait Akta Lahir anak. 

Dari 34 provinsi, hanya tinggal 9 provinsi saja yang masih berwarna merah atau belum memenuhi target cakupan akta kelahiran alias masih di bawah 92 persen, laporan Direktorat Dukcapil. 

Ke-9 provinsi tersebut adalah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Maluku, Muluku Utara serta Papua dan Papua Barat.

Saiful Ma`shum peneliti IKI dalam percakapan dengan Inakoran,com mengatakan bahwa masih terjadi distorsi pada level  implementasi terkait UU No 23 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan,  di Kantor IKI (28/1/21)

"Seharusnya doukmen kewarganegaraan diberikan, bukan diperjuangkan warga"  tandas Saiful yang akrab disapa Kiayi oleh rekan sejawatnya. 

Diperjuangkan, terang Saiful, fakta menunjukkan masih terdapat antrean yang panjang di dinas dukcapil saat mengurus dokumen kewarganegaraan belum lagi praktik tidak terpuji karena minimnya pengetahuan masyarakat dalam mengurus dokumen, tandasnya. 

Kepada ke-9 provinsi,  Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, meminta dibuatkan surat yang ditandatangani oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian ditujukan kepada 9 Gubernur Kepala Daerah Provinsi. Surat tersebut berintikan agar gubernur segera melakukan langkah pro aktif agar target cakupan akta kelahiran dapat terpenuhi.

"Langkah pro aktif yang dimaksud antara lain dengan mendorong para bupati dan walikota melakukan pemberian akta kelahiran secara massal melalui jenjang-jenjang sekolah PAUD, TK, SD, SMP. Sekaligus di sana memberikan Kartu Identitas Anak (KIA)," kata Dirjen Zudan. 

Apa itu Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) ?

Insititut Kewarganegaraan Indonesia atau IKI adalah lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, penyebaran informasi, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat serta advokasi di bidang kewarganegaraan kependudukan dan penghapusan diskriminasi

atau klik tautan berikut...

Apa itu Insititut Kewarganegaraan Indonesia atau IKI?