Airlangga: Stabilitas Politik dan Kepastian Hukum Tunjang Ekonomi

JAKARTA, INAKORAN

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan dua kunci penting agar ekonomi tetap tumbuh positif di tahun politik 2023.

Dua kunci penting tersebut yakni stabilitas politik dan kepastian hukum.

Menurut Airlangga, penting untuk melakukan kompetisi yang sehat sesuai regulasi dan menjaga stabilitas politik.

Mengingat iklim positif perekonomian suatu negara sangat ditentukan dengan stabil tidaknya kondisi politik di negara tersebut.

"Ya sejauh kita melakukannya bersama-sama.

Secara politik, di tengah tahun politik ini konsolidasi juga berlangsung artinya kita berkompetisi sesuai dengan regulasi dan stabilitas politik kita bisa jaga, karena kuncinya adalah stabilitas politik," jelas Ketum Golkar itu.

Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengungkapkan kepastian hukum memang dibutuhkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi, terlepas dari saat tahun politik atau tidak.

"Ada tidak ada pemilu tentunya kepastian hukum itu pasti diperlukan. Kita memang harusnya sadar bahwa kepastian hukum ini merupakan satu hal yang given, sudah pastilah dalam menunjang perekonomian kita," terangnya.

Kendati demikian, kepastian hukum di Indonesia masih jauh dari kata ideal.

"Tetapi kita tahu juga selama ini kepastian hukum masih jauh dari yang diharapkan," tandasnya.

Yose menambahkan stabilitas politik pasti akan terganggu ketika momen pemilu.

Ketidakstabilan politik itu harus mampu diredam agar tidak mengubah dan menganggu tatanan sosial.

"Tentang stabilitas politik, bagaimanapun ketika tahun pemilu, stabilitas politik itu akan terganggu.

Cuma jangan sampai instabilitas politik itu mempengaruhi public order, tatanan masyarakat," tambahnya.

Dinamika politik di tingkat elite tidak menyebar ke akar rumput.
"Jangan sampai dinamika politik yang ada di tingkatan elite meluas ke grass root," tegasnya.

Yose justru menilai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/Perpu Cipta Kerja mensinyalkan adanya ketidakpastian hukum.

Karena putusan yang sudah ditetapkan oleh MK, kemudian dilanggar oleh pemerintah walaupun dengan dalih dasar legal.

"Memang perlu kepastian hukum, tapi sebenarnya dengan mengeluarkan perpu, pemerintah itu juga mensinyalkan ketidakpastian hukum," tegasnya.

Yose menilai Perpu Ciptaker menjadi semacam jalan pintas yang digunakan untuk mensiasati aturan hukum.

"Ini shortcut, memang ada dasar hukumnya, tetapi kalau shortcut seperti itu kan malah saya pikir itu bahwa pemerintah kok bisa dengan seenaknya mengubah-ubah kepastian hukum," pungkasnya.